Mojokerto (beritajatim.com) – Perwakilan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Mojokerto mengelar aksi solidaritas menolak hak angket. Aksi tersebut digelar di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Senin (26/2/2024).
Peserta aksi terdiri dari perwakilan KPPS Kecamatan Bangsal, Mojosari, Pungging dan Kutorejo. Massa tiba di depan kantor Bupati Mojokerto dan langsung membentangkan spanduk berisi tuntutan, di antaranya ‘KPPS Telah Bekerja Keras, Pemilu Wis Buyar, Saiki Wayahe Kerjo, Terima kasih KPPS dan Hoax Merusak Rakyat’.
Juga ‘Solidaritas Masyarakat Kabupaten Mojokerto Berdaulat, Aksi Dukung Penyelenggara Pemilu yang Telah Menjalankan Pemilu 2024 Secara Jujur, Adil dan Transparan’. Aksi solidartas tersebut digelar dalam rangka menolak pemungutan suara ulang dan hak angket.
“Kami KPPS Kabupaten Mojokerto menolak pemungutan suara ulang, karena tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan suara tahun 2024. Selain itu, kami juga menolak diadakannya hak angket, kami sudah bekerja secara maksimal, kenapa kok masih dibilang curang,” ungkap koordinator aksi, Rudi.
Sebelumnya, Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengusulkan agar partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR. Usulan tersebut telah disampaikan dalam rapat TPN pada, Kamis (15/2/2024) lalu.
Partai pengusung Ganjar yang berada di DPR yakni PDIP dan PPP. Usulan tersebutal mendapat respons positif dari Capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Ia menyebut partai di Koalisi Perubahan, yakni PKB, NasDem, dan PKS akan siap bekerja sama. Anies mengatakan pihaknya akan siap dengan data-data yang sudah ditemukan. [tin/beq]
