Iklan Banner Sukun
Peristiwa

18 Tahun Perkara Munir Macet, Suciwati: Perkara Kemanusiaan Tak Pernah Kedaluwarsa

Munir Said Thalib (tangkapan layar ABC News)

Kota Batu (beritajatim.com) – 18 tahun berlalu, kasus pelanggaran HAM yang menjadikan Munir Said Thalib sebagai korban memasuki masa kedaluwarsa tepat hari ini, Rabu (7/9/2022). Meski begitu, sang istri, Suciwati, tegas menyatakan kasus kemanusiaan tidak akan pernah kedaluwarsa

“Buat kami ini tetap adalah kasus pelanggaran HAM berat,” ujar Suciwati melalui sambungan telepon kepada Beritajatim.com.

Merujuk dari Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, kata dia, rekomendasinya jelas sebagai pembunuhan yang dilakukan oleh aktor negara. Sehingga merupakan kejahatan kemanusiaan karena Munir dibunuh di luar proses peradilan.

“Dalam hal ini kita bisa lihat juga ketika di pengadilan banyak sekali kejanggalan. Kejadian itu seperti sebuah proses ada unsur kesengajaan, ini sebuah rekayasa yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka punya kekuasaan,” imbuh Suciwati.

Kasus yang terjadi pada Munir, terang Suciwati, jelas masuk kategori pelanggaran HAM berat. Apalagi, kejadian yang merenggut nyawa suaminya seperti sudah disiapkan.

“Tidak ada CCTV yang menyala satu pun di bandara, terus bisa dilakukan di pesawat yang itu milik negara, dari situ saja jelas itu sebagai pelanggaran HAM berat,” kata dia.

Suci menceritakan saat dirinya bertanya kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) soal statement resmi bahwa kasus Munir masuk sebagai Pelanggaran HAM berat. Namun, Komnas HAM justru bertanya balik pada dia.

“Dia bilang kenapa nggak dari dulu meminta ini sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Pertanyaan saya yang kerja di Komnas HAM siapa. Mereka yang kerja di situ kenapa justru minta itu pada korban?” kata dia dengan tegas.

Seharusnya, kata Suciwati, mereka yang memiliki kesadaran untuk membuktikan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat. Bukan justru meminta korban yang mengusulkannya.

“Kita bahkan sudah memberikan legal opinion dari para ahli. Dan kemudian mereka malah mengulur-ulur lagi,” ucap Suciwati.

Komnas HAM telah membuat tanggal 7 September itu sebagai hari pejuang HAM nasional. Suciwati menayangkan langkah itu tidak diimbangi dengan keseriusan yang konsisten sejak awal kasus Munir terjadi. Dia memandang Tim Ad Hoc seharusnya sudah dibentuk sejak dulu.

“Malah saat ini, Tim Ad Hoc baru dibentuk saat masa jabatan sudah akan selesai. Dari kami pihak keluarga Munir, apapun, akan menyatakan kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat. Bukan kasus pidana biasa, salah itu. Sampai kapanpun keadilannya belum didapatkan artinya kami tidak tertutup untuk kami terus mencari tahu soal itu,” terangnya.

Pada hari ini, sejumlah aktivis HAM diketahui sudah melakukan AKSI di depan Komnas HAM. Besok, terang Suciwati, aksi itu akan dilanjutkan di depan Istana dan aksi Kamisan di seluruh Indonesia.

Dia juga menyayangkan langkah Presiden Joko Widodo yang menurutnya tidak paham pada tugas dan fungsi sebagai pemangku kewajiban.

“Karena Jokowi selalu melempar pembentukan TPF, bukan di zamannya. Jokowi, saya rasa, tidak paham kewajiban kerjanya sebagai presiden. Bagi kami Jokowi gagal kasus pelanggaran HAM. Dan hanya membuat kasus Hak Asasi Manusia itu jadi komoditi untuk berkuasa, untuk memuaskan kekuasaannya,” tutup Suciwati. [dan/beq]


Apa Reaksi Anda?

Komentar

beritajatim TV

Shin Tae Yong Puji Rumput Lapangan Thor Surabaya

Menjajal Mobil Listrik Wuling Air ev