Surabaya (beritajatim.com) – Airlangga Pribadi, seorang pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, menyoroti bahwa meskipun Prabowo Subianto membentuk koalisi yang besar, hal ini tidak serta-merta menjamin potensi kemenangan mantan menantu mendiang penguasa Orde Baru, Soeharto, dalam pilpres 2024.
“Ayo kita tahan dulu. Ada beberapa pertimbangan yang perlu dipertimbangkan sebelum kita mengambil kesimpulan bahwa koalisi besar akan memudahkan kemenangan dalam Pilpres,” kata Airlangga saat diwawancarai pada Selasa (15/8/2023).
Airlangga kemudian menjelaskan beberapa hal lebih lanjut. Pertama, ia menunjukkan bahwa sejarah Pilpres di Indonesia telah menunjukkan bahwa terutama pada pemilihan presiden yang tidak melibatkan petahana, seperti pada tahun 2014, pemenangnya, yaitu Joko Widodo, mendapat dukungan dari koalisi yang lebih kecil, seperti PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, dan Hanura.
“Pilpres melibatkan interaksi antara calon presiden dan wakil presiden serta pemilih secara langsung. Program, kinerja, dan rekam jejak akan menjadi faktor penentu di mata pemilih,” kata Airlangga, yang juga merupakan doktor lulusan Murdoch University, Australia.
BACA JUGA:
PAN dan Golkar Dukung Prabowo: Kader Demokrat Lamongan Puji Elektabilitas AHY
Poin kedua yang dijelaskan oleh Airlangga adalah dalam teori manajemen, ada ungkapan “No Giant Can Dance” (tidak ada raksasa yang bisa menari). Meskipun ungkapan ini tidak selalu benar, Airlangga berpendapat bahwa hal tersebut dapat relevan dalam konteks pilpres 2024.
“Kenapa demikian? Karena partai-partai pendukung Prabowo memiliki agenda yang saling bertentangan, terutama terkait ambisi untuk menjadi calon wakil presiden. PKB, sebagai contoh, lebih dulu mengusung Muhaiman Iskandar, sementara PAN mendukung Erick Thohir sebagai cawapres. Belum lagi Golkar, di mana ketua umumnya telah diamanatkan oleh Munas partai untuk maju dalam Pilpres,” ungkap Airlangga.
BACA JUGA:
Golkar dan PAN Gabung ke Prabowo, Pakar UB Malang: Ini Mengejutkan
Airlangga menambahkan bahwa semua partai dalam koalisi besar Prabowo memiliki keinginan untuk menjadi calon wakil presiden. “Dalam situasi semacam ini, potensi konflik kepentingan dalam koalisi bisa memperlambat dinamika pergerakan. Hal ini dapat menjadi permasalahan yang relevan setelah Pilpres 2024 berlangsung,” kata Airlangga.
Seperti diketahui, Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra dan calon presiden, telah resmi mendapatkan dukungan dari Partai Golkar dan PAN. Ini membuat koalisi Prabowo terdiri dari Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN. [asg/beq]
