Lamongan (beritajatim.com) – Pengamat kebijakan publik, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menilai rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi secara total tidak tepat. Dia menilai saat ini harga minyak mentah dunia menurun tajam, berkisar di bawah USD90 per barel di pertengahan Agustus 2022 dari USD120 per barel beberapa bulan sebelumnya.
Menurut BHS, akhir-akhir ini juga terjadi kelangkaan BBM subsidi. Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa BBM bersubsidi akan habis di akhir bulan September, sebab terjadi peningkatan konsumsi BBM subsidi, sehingga membebani APBN.
Pria yang pernah menjabat sebagai anggota DPR-RI periode 2014-2019 itu juga menyatakan, pemerintah saat ini seharusnya paham bahwa penggunaan BBM di tahun 2022 mestinya ada peningkatan sebesar 50 persen dalam kurun waktu 10 tahun, yakni dari tahun 2012 ke tahun 2022.
Pernyataan BHS itu didasarkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 5 persen tiap tahunnya, yang juga akan berakibat terjadinya peningkatan penggunaan transportasi publik darat, laut, kereta api, logistik, transportasi pribadi, serta peningkatan pertanian, nelayan, perkebunan dan industri transportasi untuk industri kecil dan besar.
BHS menjelaskan, ternyata kuota BBM subsidi tahun 2012 untuk premium sudah sebesar 24,3 juta kiloliter, solar 14,9 juta kiloliter dengan besaran total subsidi mencapai 211 triliun rupiah waktu itu.
Sehingga, jika dibandingkan tahun 2022 ini, di mana untuk subsidi pertalite yang hanya 23 juta kiloliter dan ada pertumbuhan ekonomi 50 persen, maka seharusnya saat ini kuotanya bisa berkisar 36 juta kiloliter.
“Demikian juga solar saat ini kuotanya hanya 14,9 juta kiloliter yang seharusnya 21,9 juta kiloliter. Subsidi saat ini di tahun 2022 malah menurun hanya sebesar 208 triliun rupiah. Saya heran kenapa Menteri Keuangan terheran-heran dengan kondisi sisa BBM subsidi saat ini?,” ungkap BHS, Rabu (31/8/2022).
Oleh karenanya, BHS menuturkan, dengan dikuranginya kuota subsidi oleh pemerintah pada tahun ini, maka tentunya kuota BBM tidak akan mencapai hingga akhir tahun.
“Ini tentu akan sangat merugikan masyarakat karena pemerintah belum bisa menyediakan BBM subsidi cukup, padahal juga tidak diimbangi dengan tersedianya transportasi publik massal yang terkoneksi dengan baik dari point to point,” terang BHS, yang juga selaku Ketua Harian MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia) Jawa Timur ini.
Lebih lanjut, Alumnus ITS Surabaya itu berkata, sebenarnya kini masyarakat sudah dirugikan dari kuota BBM subsidi yang berkurang 25 persen. Sehingga masyarakat juga harus menggunakan BBM non subsidi pertamax.
Bahkan, imbuh BHS, masyarakat lebih dirugikan lagi dengan kegagalan Pertamina yang tidak bisa menyediakan BBM subsidi premium yang tentu jauh lebih murah dari pertalite. Dengan begitu, beban kemahalan ke masyarakat menjadi bertambah karena harus menggunakan BBM pertalite.
Masih kata BHS, bahwa kegagalan Pertamina juga diperparah dengan kemampuan mengimpor bahan bakar dengan harga tinggi dari beberapa negara. Sehingga harga jual ke masyarakat pun menjadi mahal.
Terbukti, tegas BHS, dari data yang diserap dari globalpretrolprices.com pada solar non subsidi (Diesel) harga jual di Indonesia berada di urutan ke-70 kemahalannya dari 190 negara, di mana peringkat 1. Iran hanya USD0,011 (Rp163), peringkat 2. Venezuela hanya USD0,022 (Rp327), peringkat 3. Libya hanya USD0,033 (Rp447), peringkat 4. Saudi Arabia hanya USD0,168 (Rp2.500). Negara-negara ini adalah pengekspor minyak ke Malaysia maupun Indonesia.
[berita-terkait number=”3″ tag=”harga-bbm-subsidi-naik”]
Lalu peringkat 8, Mesir hanya USD0,378 (Rp5.600), peringkat 13. Malaysia hanya USD0,470 (Rp7.137) yang tidak disubsidi oleh pemerintahnya, peringkat 30. Taiwan hanya USD0,903 (Rp 13.450), Thailand hanya USD0,975 (Rp14.527), di mana kedua negara ini tidak menghasilkan minyak dan gas, tetapi harga solar/diesel lebih murah dari Indonesia.
“Sangat mengherankan Indonesia masuk di peringkat ke-70, harganya USD1,293 (Rp19.925,-). Padahal Indonesia masuk negara penghasil minyak terbesar nomor 3 di Asia dan juga penghasil gas terbesar di Asia. Bahkan menurut Dirut Pertamina, sejak April 2019 Indonesia sudah tidak lagi mengimpor solar dan sudah bisa menghasilkan solar sendiri, seharusnya harga solar di Indonesia bisa lebih rendah dari negara Malaysia,” bebernya.
Tak cukup itu, BHS berkata, di Indonesia BBM Oktan 95 pun masuk peringkat ke-50 di dunia dari peringkat 1. Venezuela yang hanya 0,022 USD (Rp327), peringkat 2. Libya hanya USD0,033 (Rp447), peringkat 10. Malaysia hanya USD0,457 (Rp6.809).
Indonesia berada di peringkat ke-50 dengan besaran USD1,167 atau setara dengan Rp17.540. Padahal, tukas BHS, Indonesia merupakan negara penghasil minyak yang jauh lebih besar dari Malaysia yang hanya sekitar 60 persennya saja.
“Ini harusnya menjadi satu penilaian pemerintah terhadap pertamina yang kurang bisa maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik, terutama upaya untuk mengimpor BBM subsidi dengan harga murah, karena kuota dan harga BBM subsidi saat ini tidak rasional, maka saya menolak untuk harga BBM Subsidi harganya dinaikkan saat ini,” paparnya.
Akan tetapi, BHS berujar, bila kondisi anggaran APBN terbatas, maka pemerintah saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi, namun mengalihkan sisa kuota BBM subsidi dengan memfokuskan untuk transportasi publik dan logistik, baik massal dan tidak massal terutama di transportasi laut.
“Seperti jargon Bapak Jokowi, yaitu Maritim termasuk nelayan dan petani menjadi prioritas BBM subsidi serta kebutuhan UMKM (industri kecil) agar perekonomian masyarakat tidak terpengaruh. Selain itu, tugas Kementerian Perbungan terkait transportasi publik dan logistik harusnya ikut mempertahankan keberlangsungan hidup daripada transportasi publik dan logistik, agar harga BBM subsidi di transportasi publik, logistik, pertanian dan nelayan tidak dinaikkan,” tutup Mantan Wasekjen MTI Pusat tersebut. [riq/beq]
