Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diprediksi menghadapi tantangan besar dalam mengelola defisit anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp 616 triliun pada 2025.
Menurut Pengamat Hukum dan pegiat antikorupsi, Hardjuno Wiwoho, defisit tersebut merupakan akumulasi dari utang yang ditarik oleh pemerintahan sebelumnya untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur strategis.
“Defisit anggaran ini merupakan akumulasi dari utang yang diambil pada masa Presiden Jokowi untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur strategis. Proyek-proyek ini memang mendongkrak pertumbuhan ekonomi, tetapi beban pembiayaannya kini harus ditanggung oleh pemerintahan baru,” kata Hardjuno saat ditemui di Surabaya, Jumat (25/10/2024).
Selama pemerintahan Jokowi, kebijakan fiskal yang cenderung ekspansif menyebabkan peningkatan utang negara. Proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, hingga pembangkit listrik dibiayai melalui skema pembiayaan yang sebagian besar berasal dari penarikan utang. Kondisi ini berdampak pada tingginya defisit anggaran yang harus ditutup dengan pembiayaan utang lebih lanjut pada 2025.
“Utang ini memang bermanfaat untuk pembangunan infrastruktur, tetapi efek jangka panjangnya kini dirasakan dalam bentuk defisit anggaran,” tambah Hardjuno.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang telah disahkan pada 17 Oktober 2024 memperkirakan defisit sebesar Rp 616 triliun. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah akan mengandalkan pembiayaan utang sebesar Rp 775 triliun.
Menurut Hardjuno, ruang gerak fiskal pemerintahan Prabowo akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan utang yang diwariskan dari periode sebelumnya, sehingga pemerintah baru harus berhati-hati dalam merumuskan kebijakan anggaran yang efektif.
“Ini bukan kebijakan yang bisa langsung diubah. Presiden Prabowo mewarisi situasi fiskal yang penuh tekanan utang. Meski beliau mulai mengelola anggaran pada 2025, kebijakan sebelumnya masih mempengaruhi ruang gerak fiskal pemerintahan baru,” ujarnya.
Hardjuno menambahkan bahwa pemerintahan Prabowo akan memprioritaskan pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran dalam upaya mengelola defisit dan utang.
Pemerintahan ini juga berencana melakukan audit dan pengawasan ketat terhadap setiap penggunaan anggaran, dengan harapan bisa mengurangi beban fiskal negara yang semakin berat akibat utang masa lalu.
“Pemerintahan Prabowo sudah menunjukkan komitmen untuk melakukan audit dan pengawasan ketat terhadap anggaran. Program pembangunan akan terus berjalan, tetapi dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi kebocoran,” ungkap Hardjuno.
Menurut Hardjuno, selain fokus pada pengelolaan defisit, pemerintahan Prabowo juga harus menyeimbangkan pembiayaan dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Investasi pada sektor produktif yang memiliki dampak jangka panjang bagi perekonomian nasional akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas fiskal, sambil tetap melindungi kepentingan rakyat.
“Dengan mengurangi risiko korupsi dan kebocoran anggaran, serta mengarahkan utang pada sektor produktif, saya percaya pemerintahan Prabowo mampu mengelola defisit ini dengan lebih baik, meskipun tantangan yang diwariskan cukup berat,” tutup Hardjuno.
Hardjuno menyarankan agar pemerintah mengedepankan kebijakan fiskal yang disiplin dan reformasi struktural dalam pengelolaan utang. Ia menekankan bahwa efisiensi dan penggunaan utang yang tepat sasaran adalah kunci untuk memastikan manfaatnya bagi masyarakat luas, bukan hanya proyek jangka pendek.
“Pemerintahan Prabowo harus fokus pada efisiensi dan memastikan bahwa utang digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar untuk melanjutkan proyek-proyek jangka pendek,” pungkasnya. [asg/ian]
