Surabaya (beritajatim.com) — DPRD Jawa Timur turun langsung menemui massa aksi Hari Buruh Internasional (May Day) di depan Kantor DPRD Jatim, Jumat (1/5/2026). Aksi tersebut diikuti buruh dan ribuan mahasiswa dari berbagai daerah di Jawa Timur yang mengawal jalannya demonstrasi.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso, bersama Anggota Komisi A DPRD Jatim, Yordan M. Batara Goa, terlihat duduk di tengah massa untuk mendengarkan aspirasi secara langsung.
“Hari ini kita memperingati hari yang bersejarah bagi kaum buruh, suasananya kondusif dan penuh semangat kebersamaan,” kata Cahyo.
Dalam dialog terbuka itu, sejumlah perwakilan buruh menyampaikan berbagai tuntutan terkait kebijakan ketenagakerjaan. Aspirasi yang muncul mulai dari peningkatan kesejahteraan hingga perlindungan terhadap pekerja di berbagai sektor.
Cahyo menyebut isu paling mendesak yang disuarakan massa adalah komitmen pemerintah dalam menjamin kesejahteraan buruh. Hal itu mencakup aspek ekonomi, jaminan kesehatan, hingga keberlangsungan keluarga pekerja.
“Yang paling urgen bagaimana komitmen pemerintah dalam meningkatkan dan menjamin kesejahteraan, baik ekonomi, jaminan kesehatan, maupun keberlangsungan keluarga mereka,” ucap Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.
Selain itu, buruh juga mengkritisi maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan. Massa meminta adanya kepastian perlindungan serta kehadiran negara dalam menjamin hak-hak pekerja yang terdampak. “Terkait PHK massal dan bagaimana jaminan kehadiran negara, ini sudah didengar oleh pemerintah pusat,” kata dia.
Cahyo menyampaikan pemerintah pusat telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK untuk mengawal hak pekerja. Satgas ini diharapkan dapat memastikan tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak buruh, termasuk soal pesangon.
“Presiden telah meneken Satgas PHK untuk memperhatikan hak-hak tenaga kerja, seperti pesangon agar tidak ada praktik ketidakadilan,” ujar dia.
Aspirasi lain yang kembali disuarakan adalah soal sistem outsourcing yang dinilai masih merugikan pekerja. Menurut Cahyo, persoalan tersebut menjadi catatan DPRD Jatim dan akan diteruskan ke pemerintah pusat.
“Tentu itu sudah menjadi perhatian kami dan akan kami sampaikan ke pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” ucap dia.
Dia juga menyampaikan bahwa sebagian besar tuntutan buruh sebenarnya telah menjadi perhatian pemerintah pusat. Termasuk komitmen Presiden Prabowo dalam meningkatkan perlindungan bagi pekerja di berbagai sektor.
“Pemerintah pusat sudah mencatat aspirasi ini dan Presiden telah menyampaikan komitmennya untuk melindungi kesejahteraan buruh,” kata dia.
Cahyo menambahkan perlindungan tersebut mencakup kelompok pekerja rentan seperti buruh perempuan, pekerja rumah tangga, ojek online, hingga sektor perikanan. Dia menyebut pemerintah tengah menyiapkan regulasi untuk memperkuat perlindungan tersebut.
“Ada komitmen untuk melahirkan regulasi yang memberikan perlindungan bagi buruh perempuan, pekerja rumah tangga, ojol, dan sektor perikanan,” ujar dia.
Di sisi lain, DPRD Jatim berharap peningkatan kesejahteraan buruh dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan industri. Menurut dia, keseimbangan keduanya penting untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.
“Kesejahteraan buruh harus meningkat, tapi industri juga harus tumbuh agar bisa membuka lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi,” kata dia.
Dia menegaskan buruh dan dunia usaha memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Keselarasan keduanya dinilai penting untuk mencapai tujuan kesejahteraan yang lebih merata. “Buruh dan industri harus berjalan bersama karena keduanya adalah fondasi untuk mencapai negara yang makmur dan sejahtera,” pungkas Cahyo. [asg/kun]
