Surabaya (beritajatim.com) – Penerapan Blue-Green Infrastructure (BGI) dinilai menjadi salah satu solusi strategis dalam menghadapi berbagai persoalan lingkungan di kawasan perkotaan. Keberhasilan implementasinya tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, melainkan juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan perubahan pola pikir masyarakat.
Hal tersebut disampaikan akademisi sekaligus peneliti dari Loughborough University, Inggris, Prof. Robby Soetanto, yang saat ini turut mendampingi pengembangan kebijakan infrastruktur hijau di Indonesia. Setelah sebelumnya berkontribusi dalam penyusunan peta jalan BGI di Bandung dan Semarang, kini Surabaya menjadi kota berikutnya yang dipersiapkan untuk mengembangkan konsep pembangunan berbasis alam tersebut.
Menurut Prof. Robby, Surabaya memiliki modal besar untuk mengimplementasikan Blue-Green Infrastructure karena telah memiliki sejumlah ruang terbuka hijau dan kawasan konservasi seperti Kebun Raya Mangrove. Meski demikian, kota metropolitan ini masih dihadapkan pada tantangan kompleks berupa banjir, peningkatan suhu perkotaan, perubahan iklim, persoalan sampah, hingga kemacetan yang saling berkaitan satu sama lain.
“Permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan parsial atau solusi instan. Dibutuhkan kebijakan yang saling terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak,” ujarnya.
Ia menilai salah satu tantangan terbesar bukanlah teknologi, melainkan membangun budaya kolaborasi. Selama ini, penyelesaian berbagai persoalan lingkungan masih cenderung berjalan secara sektoral sehingga hasilnya belum optimal.
“Kolaborasi sering dibicarakan, tetapi dalam praktiknya tidak mudah karena membutuhkan kemampuan untuk menyatukan berbagai kepentingan,” kata alumni Teknik Sipil UK Petra tersebut.
Prof. Robby menambahkan bahwa perubahan menuju kota yang lebih berkelanjutan tidak bisa diukur hanya dalam waktu empat atau lima tahun. Menurutnya, periode tersebut hanya menjadi tahap awal dalam sebuah peta jalan pembangunan yang membutuhkan komitmen jangka panjang.
“Kita bekerja bersama alam. Menanam pohon hari ini tentu tidak langsung memberikan manfaat besok. Dibutuhkan visi 20 hingga 30 tahun agar hasilnya benar-benar dirasakan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa layanan ekosistem seperti udara bersih, air yang berkualitas, serta ruang hijau tetap menjadi kebutuhan mendasar manusia yang tidak akan tergantikan oleh kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI).
Karena itu, perubahan besar harus dimulai dari tindakan sederhana setiap individu. Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan menjadi fondasi penting untuk menciptakan kota yang lebih tangguh menghadapi dampak perubahan iklim.
“Masalah banjir akibat saluran air yang tersumbat sampah tidak akan selesai jika semua orang hanya menunggu pihak lain membersihkannya. Partisipasi masyarakat menjadi faktor utama,” ungkapnya.
Komitmen tersebut mulai diwujudkan melalui penyelenggaraan Workshop “Blue-Green Infrastructure in Surabaya” yang digelar Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) Universitas Kristen Petra bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya di Auditorium Kebun Raya Mangrove, Kamis (19/6/2026).
Kegiatan yang diikuti sekitar 30 peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil itu menjadi langkah awal penyusunan peta jalan penerapan BGI di Kota Surabaya.
Dekan FTSP UK Petra, Rully Damayanti, menjelaskan bahwa Surabaya menghadapi tantangan serius berupa keterbatasan ruang terbuka yang berdampak pada meningkatnya risiko banjir dan suhu ekstrem.
“Workshop ini menjadi momentum untuk memperkenalkan konsep Blue-Green Infrastructure sekaligus memulai penyusunan road map BGI sebagai bagian dari strategi pembangunan kota yang berkelanjutan,” ujarnya.
BGI sendiri merupakan konsep pembangunan yang mengintegrasikan pengelolaan air dan ruang hijau sebagai solusi berbasis alam (nature-based solutions). Implementasinya dapat berupa taman resapan, atap hijau (green roof), sistem drainase berkelanjutan (SuDS), hingga ruang terbuka yang mampu menampung limpasan air hujan.
Sebagai lokasi workshop, Kebun Raya Mangrove Surabaya dipilih karena dinilai memiliki potensi besar menjadi kawasan percontohan penerapan BGI. Keberadaan ekosistem mangrove tidak hanya berfungsi sebagai ruang hijau, tetapi juga berperan penting dalam pengendalian banjir, menjaga kualitas udara, serta meningkatkan ketahanan lingkungan perkotaan.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, penyusunan peta jalan BGI diharapkan menjadi fondasi penting bagi transformasi Surabaya menuju kota yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
Dengan pendekatan berbasis alam dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, Surabaya diharapkan mampu menjadi contoh kota masa depan yang mengutamakan keseimbangan antara pembangunan, kelestarian lingkungan, dan kualitas hidup warganya. (fyi/but)
