Pendidikan & Kesehatan

PPP Minta Pemkab Jember Bentuk Tim Pengawasan Retribusi

Ketua FPPP Achmad Faeshol

Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Jember memandang perlu dibentuk tim pengawasan terhadap upaya pemungutan jasa retribusi oleh pemerintah daerah setempat.

“Hal ini dimaksudkan agar pendapatan asli daerah terus bertambah dengan tidak meninggalkan pengawasan terhadap rumah rumah kos, perhotelan, dan tempat-tempat wisata, sehingga tidak berbenturan dengan nilai-nilai agama, moral dan nilai sosial,” kata Ketua FPPP Achmad Faeshol.

Usulan pembentukan tim ini seiring dengan disahkannya perubahan peraturan soal retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. “Penetapan peraturan saerah atas retribusi jasa penginapan, kos-kosan, pertokoan, tempat-tempat hiburan, tempat rekreasi, tempat pelayanan jasa kesehatan, diskotik, dan sejenisnya hendaknya tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek penegakan hukum, aspek sosial, aspek etika, aspek nilai-nilai keagamaan, aspek artistik dan estetika kota, aspek adat istiadat, kearifan budaya lokal, aspek tata Ruang, aspek kemanfaatan, serta aspek finansialnya,” kata Faeshol.

PPP berpendapat, keseluruhan retribusi tersebut hendaknya disesuaikan pula dengan kemampuan masyarakat. “Misalnya, untuk retribusi jasa tempat rekreasi, Kabupaten Jember dipandang agak lebih mahal ketimbang kabupaten-kabupaten tetangga, misalnya Banyuwangi. Lebih baik memperkecil retribusi, tetapi pengunjung yang datang lebih banyak , sehingga pendapatan walaupun sedikit tetapi berkesinambungan,” kata Faeshol.

Faeshol juga meminta penerapan retribusi disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan serta dengan melihat dan mempertimbangkan kemampuan rakyat kecil. “Sebagai contoh konkret adalah penarikan biaya parkir berlangganan. Parkir berlangganan sangat merugikan masyarakat. Hal ini disebabkan di lapangan terjadi double accounting atau dobel penarikan,” katanya.

“Satu sisi, masyarakat pemilik kendaraan setiap tahunnya harus membayar retribusi parkir berlangganan saat mereka membayar pajak tahunan kendaraannya. Di sisi lain, saat mereka memarkir kendaraan, harus membayar ulang dengan pertimbangan bermacam-macam, yang jika diakumulasi, jumlahnya sangat melebihi retribusi yang telah dibayarkan,” kata Faeshol. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar