Surabaya (beritajatim.com) – Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jawa Timur angkat bicara soal adanya penolakan di sejumlah daerah di Indonesia tentang permohonan izin penggunaan fasilitas publik sebagai tempat salat Idul Fitri.
Dede Nasrullah, Wakil Sekretaris PWPM Jatim mengatakan, kepala daerah tersebut harusnya bisa mencontoh sejumlah kepala daerah di Jatim. Sebab, di Jatim terjalin komunikasi yang harmonis antara kepala daerah dan ormas.
“Saya kira kepala daerah lain harus bisa mencontoh beberapa kepala daerah di Jawa Timur yang cukup harmonis dan kondusif membangun komunikasi dengan ormas” ujar Dede, Selasa (18/4/2023).
BACA JUGA:
Daftar Lokasi Sholat Idul Fitri Muhammadiyah pada 21 April 2023 di Surabaya
Dede menegaskan bahwa Jatim adalah daerah dengan tingkat pluralitas yang tinggi. Berbagai perbedaan berdasarkan paham agama, etnis, suku dan kepercayaan juga relatif tinggi. Dalam konteks mengelola perbedaan tersebut, banyak kepala daerah yang layak dijadikan contoh.
“Banyak agenda-agenda Muhammadiyah di Jawa Timur yang disupport dan didukung penuh oleh para kepala daerah disini. termasuk agenda perayaan Idul Fitri.” ungkap Dede yang juga dosen Univesitas Muhammadiyah (UM) Surabaya itu.
Dede menyebutkan beberapa kepala daerah yang selama ini layak dijadikan contoh dalam membangun harmonisasi di tengah perbedaan. Di antaranya, Khofifah Indar Parawangsa (Gubernur Jawa Timur), Eri Cahyadi (Wali Kota Surabaya), Aditya Halindra Faridzky (Bupati Tuban), Yuhronur Efendi (Bupati Lamongan) dan lainnya.
BACA JUGA:
Muhammadiyah Jatim Pastikan Hari Raya Idul Fitri 1444 Jatuh pada 21 April 2023
Selain itu, Dede juga menekankan pentingnya mengelola perbedaan secara bijak dan cerdas. Menurutnya, perbedaan keyakinan adalah bagian dari modal sosial spiritual agar mampu memaknai perbedaan ini bukanlah sebagai masalah.
“Akan tetapi sebagai kekayaan yang harus dikelola untuk kepentingan bersama. Maka sangat penting bagi kepala daerah dan Muhammadiyah untuk menciptakan harmonisasi, memiliki sikap saling toleransi dan menghargai.” tambah Dede.
Ia pun mewanti, agar kejadian pelarangan penggunaan fasilitas publik tersebut tidak terulang kembali di daerah-daerah lain. [ipl/suf]
