Pasuruan (beritajatim.com) – Tata kelola sistem administrasi keuangan di lingkungan kerja birokrasi terus dipacu untuk meninggalkan pola konvensional yang rawan terhadap potensi penyimpangan. Peralihan menuju sistem berbasis digital dinilai mendesak guna memastikan setiap rupiah anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Langkah strategis ini diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang lebih profesional serta mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah kecamatan. Instansi penanggung jawab keuangan daerah juga dituntut untuk segera mematangkan infrastruktur penunjang demi kelancaran masa transisi tersebut.
“Melalui ETPD, daerah didorong mengoptimalkan penerimaan serta mengefektifkan APBD secara lebih efisien dan tepat sasaran,” tegas Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori saat membuka agenda koordinasi percepatan digitalisasi di Auditorium Mpu Sindok, Rabu (24/06/2026).
Pria yang akrab disapa Gus Shobih tersebut menjelaskan bahwa reformasi ini bukan sekadar untuk mendongkrak pendapatan semata, melainkan mengubah seluruh budaya transaksi manual menjadi nontunai.
Manfaat dari penerapan sistem elektronik ini diklaim sangat luas, mulai dari perluasan akses perbankan bagi warga hingga jaminan keamanan berlapis dalam setiap proses pembayaran pajak. Ketepatan pengambilan kebijakan di tingkat pimpinan daerah nantinya juga akan sepenuhnya mengacu pada validasi data digital yang akurat.
“Dengan sistem yang terdigitalisasi, pengambilan keputusan dapat didasarkan pada informasi yang akurat dan terverifikasi,” tambah Gus Shobih di hadapan kepala instansi yang hadir.
Pihaknya meminta seluruh organisasi perangkat daerah berkomitmen penuh menjalankan regulasi baru ini tanpa menunda-nunda waktu pelaksanaan.
Dukungan penuh dari lembaga perbankan nasional menjadi faktor kunci yang memperlancar proses integrasi sistem pembayaran elektronik di lingkungan dinas. Sinergi yang solid antarlembaga keuangan ini diapresiasi karena mampu mempercepat perluasan jangkauan pengawasan kas daerah secara terpadu.
“Kami sampaikan terima kasih pada pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Malang yang selalu proaktif membantu Pemda dalam monitoring dan evaluasi kinerja ETPD,” ujar Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pasuruan, Yuswianto.
Apresiasi serupa juga dialamatkan kepada Bank Jatim serta Bank Mandiri atas kontribusi aktif mereka dalam mengawal program standardisasi pembayaran tersebut.
Sektor eksternal menilai langkah taktis yang diambil oleh pemkab menjadi sinyal positif bagi penguatan iklim investasi dan transparansi fiskal di tingkat regional. Efisiensi pos pengeluaran anggaran diyakini akan tercipta dengan sendirinya begitu seluruh kanal penerimaan daerah telah terkoneksi dalam satu jaringan terpadu.
“Karena dengan digitalisasi terbukti dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui sumber-sumber penerimaan yang telah terdigitalisasi,” pungkas Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Indra Kuspriyadi.
Penataan sistem yang lebih modern ini diharapkan mampu membawa Kabupaten Pasuruan sejajar dengan kota-kota besar lain dalam hal kemandirian tata kelola keuangan. (ada/kun)
