Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai menerapkan kebijakan penempelan stiker identitas di rumah warga penerima bantuan sosial (bansos) sebagai upaya memperkuat transparansi, meningkatkan ketepatan sasaran, serta menyempurnakan validitas data penerima bantuan.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, turun langsung ke lapangan untuk memasang stiker di sejumlah rumah warga penerima manfaat. Kegiatan tersebut turut dibagikan melalui akun media sosial resmi Wakil Bupati Bojonegoro pada Jumat (2/1/2026).
Nurul Azizah menegaskan, pemasangan stiker bukan sekadar penanda visual, melainkan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam memastikan bantuan sosial diterima oleh warga yang benar-benar berhak.
“Ini adalah bukti bahwa bantuan yang disalurkan pemerintah tepat sasaran dan diterima oleh warga yang berhak,” ujar Nurul.
Ia menyampaikan, bersama Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, pemerintah daerah berkomitmen menjaga keadilan dan transparansi dalam seluruh program bantuan sosial yang dijalankan.
“Kami ingin setiap kebijakan yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Menurut Nurul, pemasangan stiker penerima bansos juga berfungsi sebagai sarana kontrol sosial di tingkat desa. Dengan identitas yang terbuka, masyarakat dapat mengetahui secara langsung siapa saja yang tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
Kebijakan ini diharapkan mampu menekan potensi kecemburuan sosial serta meminimalkan konflik antarwarga. Selain itu, stiker menjadi alat evaluasi bersama agar penyaluran bantuan tidak salah sasaran.
Stiker identitas tersebut dipasang berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah melalui proses verifikasi. Pemerintah daerah berharap kebijakan ini juga mendorong kesadaran mandiri warga untuk menilai kondisi ekonomi mereka sendiri.
“Jika kondisi ekonomi sudah membaik namun masih terdata sebagai penerima bansos, diharapkan muncul kesadaran untuk memberi ruang kepada warga lain yang lebih membutuhkan,” jelas Nurul.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menargetkan pemasangan stiker penerima bansos mulai dilaksanakan sejak pekan ketiga Desember 2025. Program ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro tercatat mengalami penurunan dari 11,69 persen menjadi 11,49 persen. Capaian positif juga terlihat pada prevalensi stunting yang turun signifikan dari 14,2 persen menjadi 12 persen.
Atas capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperoleh insentif fiskal sebesar Rp5,9 miliar yang akan dimanfaatkan untuk mendukung percepatan penurunan angka stunting hingga mencapai satu digit. [lus/beq]
