Jakarta (beritajatim.com)- Pemerintah semakin serius membuka ruang bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk terlibat dalam pemenuhan konsumsi jemaah pada penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M.
Hal itu ditegaskan Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, saat melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur dalam rangka mengecek kesiapan layanan haji tahun 2026 beberapa Waktu lalu.
Menurut Irfan, keterlibatan UMKM dapat memperkuat rantai pasok nasional sekaligus meningkatkan kualitas konsumsi jemaah. Apalagi, kebutuhan konsumsi haji setiap tahun sangat besar: rata-rata lebih dari 30 juta porsi makanan disediakan untuk jemaah Indonesia selama berada di Arab Saudi.
“Kami melihat potensi besar UMKM lokal untuk berkontribusi menyediakan makanan siap saji bagi jemaah. Kemenhaj mendorong daerah mempersiapkan produk unggulan yang sesuai standar keamanan pangan,” ujar Irfan Yusuf melansir situs resmi Kementerian Haji dan Umroh.
Irfan menilai standar produk lokal kini semakin baik dan berpeluang masuk dalam skema pemenuhan konsumsi jemaah.
Selain isu UMKM, Kemenhaj dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga membahas kesiapan infrastruktur layanan haji yang meliputi:
1. Asrama Haji Sukolilo Surabaya
Asrama ini menjadi salah satu embarkasi terbesar di Indonesia. Tahun 2023, embarkasi Surabaya melayani lebih dari 35 ribu jemaah, dan angka tersebut diperkirakan meningkat pada 2026 seiring pemulihan kuota global.
2. Kantor Kanwil Kemenhaj dan PLHUT
Irfan menegaskan, PLHUT (Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu) harus menjadi pusat layanan satu pintu. Namun, sejumlah kabupaten/kota di Jatim belum memiliki gedung PLHUT, sehingga layanan masih digabung dengan kantor Kementerian Agama.
“Daerah yang belum memiliki PLHUT akan tetap dilayani melalui Kemenag. Namun kami mendorong percepatan pembangunan agar layanan kepada masyarakat makin mudah,” jelasnya.
3. Kuota Petugas Haji Daerah (PHD)
Kemenhaj menegaskan PHD harus diisi pejabat dengan kompetensi teknis, bukan posisi struktural tinggi.
“Kami tekankan PHD maksimal diisi pejabat setara eselon IV agar fokus pada pelayanan jemaah, bukan menjadi ajang penugasan pejabat tinggi,” ujar Irfan.
Jawa Timur dipilih sebagai daerah percontohan karena memiliki jumlah calon jemaah haji terbesar kedua nasional. Berdasarkan data Sistem Informasi Haji Terpadu (SISKOHAT), antrean jemaah haji di beberapa kabupaten/kota Jatim bahkan mencapai 20–35 tahun, menunjukkan besarnya minat masyarakat.
Pemprov Jatim menyatakan kesiapan mendukung langkah pemerintah pusat, terutama dalam memperkuat layanan di embarkasi dan mendorong UMKM lokal agar memenuhi standar sertifikasi pangan untuk kebutuhan jemaah. [aje]
