Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Tim Pengarah Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo – Gibran Surabaya, Arif Fathoni menggambarkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai langkah penting menuju pembangunan peradaban baru.
Menurut dia, membangun IKN bukan hanya tentang memindahkan pusat pemerintahan. Tetapi sebagai upaya untuk membentuk peradaban baru yang akan dinikmati oleh generasi mendatang.
“Membangun IKN adalah tentang menciptakan peradaban baru yang akan dinikmati oleh keturunan kita,” kata politisi Golkar ini, Senin (27/11/2023).
Pernyataan ini merespons komentar politisi yang menentang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, berjanji untuk tetap menjadikan Jakarta sebagai ibu kota jika partainya menang dalam pemilu.
“Politisi sering berbicara tentang saat ini, tetapi negarawan selalu mempertimbangkan masa depan bagi generasi yang akan datang,” tutur pria yang akrab disapa Toni tersebut.
Dia mengakui beban berat yang ada di Jakarta sebagai pusat politik dan ekonomi, serta menyatakan dukungan untuk inisiatif Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Dia berpendapat bahwa tujuan di balik langkah ini adalah untuk mencapai perkembangan dan peluang yang sama, mengurangi disparitas ekonomi antara Jawa dan wilayah lainnya.
“Pergeseran ini bertujuan untuk mempromosikan kemajuan yang seimbang di seluruh negeri,” tegas pria yang juga Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini.
Disisi lain, Toni juga menyoroti dampak positifnya pada berbagai wilayah, termasuk Surabaya. Dia menekankan bahwa Surabaya akan menjadi gerbang pembangunan ekonomi Indonesia bagian timur.
“Ini memastikan kesejahteraan tidak hanya terpusat di Jakarta, tetapi juga merata ke seluruh penjuru negeri,” kata dia.
Baca Juga: Jadi Tersangka, Eks Penyidik KPK: Firli Sebaiknya Mundur
Menanggapi kekhawatiran tentang kemiskinan, Toni menegaskan partai politik yang awalnya mendukung IKN namun mengubah sikapnya, menekankan perlunya konsistensi dalam posisi kebijakan.
“Pemilih hari ini cerdas mereka dapat mengkaji rekam jejak partai politik. Ketidak konsistenan hanya akan menyebabkan kurangnya empati dari pemilih muda kami,” ungkapnya.
Di tengah ketidakpastian geopolitik global saat ini, Toni menegaskan bahwa pembangunan IKN sesuai dengan pertimbangan pertahanan dan keamanan nasional, setelah melalui serangkaian penilaian pertahanan nasional.
“Politisi seharusnya memiliki visi nasional, terutama terkait dengan aspek pertahanan dan keamanan. Ini bukan hanya tentang berbeda dengan pemerintah demi pemilu,” ujar dia.
Sebagai kesimpulan, keputusan untuk membangun IKN merupakan respons strategis terhadap kebutuhan pertahanan nasional dan upaya menciptakan lanskap ekonomi yang lebih seimbang.
“Pemilihan presiden mendatang akan melihat para kandidat bersaing untuk dukungan, masing-masing dengan visinya untuk masa depan Indonesia,” pungkas mantan aktivis LMND ini.[asg/ted]
