Ringkasan Berita:
- PDIP Jatim mewajibkan seluruh PAC memiliki akun media sosial.
- Setiap PAC harus memiliki Instagram, Facebook, dan TikTok.
- Kepemilikan akun menjadi syarat penerbitan SK kepengurusan.
- Strategi digital dinilai penting menghadapi dominasi pemilih muda.
Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur mewajibkan seluruh pengurus anak cabang (PAC) memiliki akun media sosial sebagai bagian dari penguatan strategi digital partai menjelang Pemilu 2029.
Setiap PAC diwajibkan memiliki akun minimal di tiga platform media sosial, yakni Instagram, Facebook, dan TikTok.
Kebijakan tersebut disampaikan Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur, Deni Wicaksono saat pelantikan 31 pengurus anak cabang PDI Perjuangan di Ball Room Hotel Cempaka Hill, Minggu (24/5/2026).
“Wajib hukumnya mem-follow akun DPP dan DPD Partai,” kata Deni.
Ia menjelaskan, kepemilikan akun media sosial menjadi salah satu syarat penerbitan surat keputusan (SK) kepengurusan PAC.
“Nanti Dewan Pimpinan Cabang akan melaporkan akun PAC, bukti sudah mem-follow akun DPP dan DPD. Setelah lengkap 100 persen, baru SK PAC akan kami berikan,” ujarnya.
Menurut Deni, media sosial akan memiliki peran sangat penting dalam pertarungan politik ke depan karena mayoritas pemilih berasal dari generasi milenial dan Gen Z.
“Ke depan media sosial akan jauh lebih penting, karena 58 persen pemilih adalah generasi milenial dan Gen Z yang hampir 100 persen informasi yang mereka dapat berasal dari media sosial,” katanya.
Seluruh pengurus partai juga diwajibkan mengikuti akun media sosial DPP dan DPD untuk mempermudah distribusi informasi dan pendidikan politik.
“Ini karena DPP dan DPD seringkali membuat arahan-arahan atau konten-konten yang harus disebar bersama,” kata Deni.
Ia meminta Dewan Pimpinan Cabang membantu pengurus PAC yang belum terbiasa menggunakan media sosial, termasuk membuat akun hingga pelatihan pengelolaan konten digital.
“Kalau malas, tidak bisa membuat konten, tinggal me-repost konten DPD atau DPP Partai. Saya rasa itu sangat mudah,” ujarnya.
Melalui kebijakan tersebut, PDIP disebut mulai membangun kekuatan digital agar tidak tertinggal dalam pertarungan opini di media sosial.
“PDI Perjuangan jagoan kalau pertarungan darat. Penggalangan ke basis-basis massa, turun ke masyarakat, kita jagoan. Tapi ketika masuk ke ruang digital, kita seolah-olah gagal. Kita seolah-olah tidak bisa mengimbangi,” kata Deni.
Ia juga menyinggung pengalaman saat pemilihan presiden, ketika PDIP dinilai kerap dihantam isu negatif di media sosial tanpa mampu melakukan perlawanan secara maksimal.
“Sebenarnya kalau kita bisa melawan dan mengelola dengan baik, kita bisa menghindari serangan-serangan itu. Tapi kita gagap terhadap itu,” katanya. [wir/beq]
