Yogyakarta (beritajatim.com)- Pemerintah Indonesia berencana menghentikan impor sejumlah komoditas strategis seperti beras, jagung, gula, dan garam pada tahun 2025. Keputusan ini, yang diumumkan setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden di akhir Desember lalu, bertujuan meningkatkan swasembada pangan dengan menggenjot produksi dalam negeri.
Guru Besar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Subejo, S.P., M.P., Ph.D., mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak akan mudah dicapai.
“Menghentikan impor dalam waktu satu tahun sangat sulit. Rentang tiga hingga empat tahun lebih realistis,” ujarnya dalam siaran pers.
Prof. Subejo menilai semangat untuk menghentikan impor sangat baik, tetapi dampaknya terhadap ketahanan pangan nasional akan kompleks. Data menunjukkan bahwa impor komoditas beras masih sekitar 3 juta ton per tahun, jagung hampir 1 juta ton per tahun, gula mencapai 4 juta ton per tahun, dan garam sekitar 2 juta ton per tahun.
“Untuk menutup kekurangan ini, kapasitas produksi domestik harus meningkat signifikan dengan berbagai prasyarat seperti ketersediaan lahan, infrastruktur, akses input, pembiayaan, SDM, teknologi, serta tata kelola yang baik,” katanya.
Masalah skala usaha pertanian yang kecil juga menjadi perhatian. Sensus Pertanian 2023 menunjukkan petani yang mengelola lahan 1.000 meter persegi berjumlah sekitar 7 juta. Meskipun meningkat 70 persen dari 10 tahun lalu, efisiensi produksi tetap rendah karena kapasitas SDM petani yang terbatas dan masalah lainnya. “Pembukaan lahan baru dengan skala terbatas yang manageable harus dilakukan bertahap,” tambahnya.
Infrastruktur irigasi juga menjadi kunci. Saat ini, indeks pertanaman padi nasional kurang dari 1,5, yang berarti lahan padi rata-rata hanya ditanami 1,5 kali setahun. Ini disebabkan keterbatasan air. Prof. Subejo menegaskan, pembangunan dan revitalisasi infrastruktur irigasi skala besar hingga mikro perlu diprioritaskan. Selain itu, varietas padi adaptif seperti Padi Gamagora 7 yang dikembangkan UGM dapat menjadi solusi.
Prof. Subejo juga mengingatkan bahwa jika penghentian impor tidak diimbangi peningkatan produksi domestik, ketahanan pangan jangka pendek bisa terganggu. Ini dapat menyebabkan kenaikan harga pangan dan inflasi, yang akhirnya mengurangi daya beli masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah.
“Diversifikasi, penguatan sistem distribusi, dan kebijakan sosial sangat diperlukan untuk mencegah dampak negatif,” jelasnya.
Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan petani. Sektor swasta dan investor memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan ini melalui kemitraan dengan petani, penyuluhan, pendampingan teknologi, dan investasi dalam teknologi pertanian seperti Internet of Things (IoT) serta pengolahan pasca panen.
Prof. Subejo juga mengingatkan bahwa kebijakan ini bisa memengaruhi hubungan perdagangan dengan negara mitra. Namun, jika dilakukan bertahap dan konsisten, serta diiringi peningkatan efisiensi produksi dan daya saing, kebijakan ini bisa memperkuat ketahanan pangan nasional. “Dengan efisiensi produksi yang tinggi, produk nasional seharusnya mampu bersaing di pasar internasional,” tutupnya. [aje]
