Malang (beritajatim.com) – Konsep Sekolah Rakyat kembali mencuat sebagai alternatif untuk mengurangi angka putus sekolah di Indonesia, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin yang kesulitan mengakses pendidikan formal. Namun, pakar kebijakan publik menilai gagasan ini berpotensi melenceng menjadi panggung politik jika tidak dikelola secara serius dan berkelanjutan.
Dosen Departemen Administrasi Publik Universitas Brawijaya, Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA., menjelaskan bahwa pendidikan selalu disebut sebagai kunci emas masa depan bangsa. Sayangnya, akses pendidikan di Indonesia hingga kini masih belum merata. “Banyak anak dari keluarga miskin yang terpaksa putus sekolah karena tidak mampu menanggung biaya atau karena keterbatasan fasilitas di daerahnya. Dari kondisi itu, gagasan sekolah rakyat kemudian muncul kembali sebagai solusi alternatif,” ujarnya kepada wartawan, Senin (18/8/2025).
Menurut Andhyka, konsep sekolah rakyat sebenarnya sederhana, yakni membuka ruang belajar untuk anak-anak miskin dengan biaya minim, berbasis komunitas, bahkan kadang hanya memanfaatkan ruang seadanya. “Sekolah rakyat menegaskan bahwa pendidikan adalah hak semua orang, bukan hanya privilese segelintir orang kaya,” kata pakar kebijakan publik itu.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa persoalan sekolah rakyat tidak sesederhana yang dibayangkan. Dalam praktiknya, banyak sekolah rakyat justru hanya dijadikan proyek pencitraan politik. “Sering kali sekolah rakyat hanya menjadi proyek mercusuar. Ia tampak megah dalam simbolisme, tetapi rapuh dalam substansi,” tegasnya.
Secara faktual, sekolah rakyat memang bermanfaat dalam menekan angka putus sekolah dan membuka ruang belajar baru. Namun, realitas di lapangan menunjukkan sejumlah kelemahan. Salah satunya adalah tidak adanya integrasi dengan sistem pendidikan nasional sehingga lulusan sulit melanjutkan ke jenjang formal. “Pendanaan sekolah rakyat juga jarang berkelanjutan, karena sebagian besar hanya bergantung pada APBD, CSR, atau kemurahan hati relawan yang sewaktu-waktu bisa berhenti,” jelasnya.
Andhyka juga menyoroti aspek politik yang melekat. Banyak kepala daerah, menurutnya, menjadikan sekolah rakyat sebagai ikon kepemimpinan tanpa strategi jangka panjang. “Mereka mudah menjadikannya sebagai simbol kepedulian, padahal tidak ada strategi keberlanjutan yang jelas,” katanya. Kondisi ini bahkan berisiko menciptakan segregasi pendidikan. Anak-anak miskin diarahkan ke sekolah rakyat dengan kualitas seadanya, sementara anak-anak dari keluarga mampu tetap mengakses sekolah formal berkualitas.
Selain itu, ia menilai ada potensi pemborosan anggaran negara karena banyak sekolah rakyat mati suri ketika terjadi pergantian kepemimpinan daerah. “Alih-alih memberdayakan, sekolah rakyat justru berisiko menjebak masyarakat dalam pola karitatif. Mereka hanya menunggu belas kasih pemerintah atau donor, tanpa ada mekanisme pemberdayaan yang berkelanjutan,” paparnya.
Meski demikian, Andhyka menegaskan sekolah rakyat tidak harus ditinggalkan. Menurutnya, ada sejumlah langkah agar program ini benar-benar menjadi solusi pendidikan. Pertama, sekolah rakyat perlu diintegrasikan dengan sistem pendidikan nasional agar kurikulumnya diakui. Kedua, pendanaan harus berkelanjutan dengan kombinasi dana BOS, CSR jangka panjang, dan dana abadi pendidikan. Ketiga, sekolah rakyat harus berbasis komunitas agar ada rasa memiliki dari masyarakat, dan fokus utama harus pada kualitas, bukan sekadar kuantitas.
“Keberhasilan sekolah rakyat jangan hanya diukur dari jumlah bangunan yang berdiri, melainkan dari berapa banyak anak-anak miskin yang terbantu hingga mampu naik kelas sosial melalui pendidikan,” tegasnya.
Ia menutup dengan catatan kritis bahwa sekolah rakyat lahir dari niat baik untuk menambal ketidakadilan pendidikan, tetapi tanpa visi jangka panjang program ini hanya akan menjadi monumen pencitraan. “Publik berhak mengajukan pertanyaan kritis: apakah sekolah rakyat benar-benar menjadi pintu pembebasan bagi anak-anak miskin, atau hanya panggung politik yang akan dilupakan setelah masa jabatan berakhir?” pungkas Andhyka. [dan/beq]
