Yogyakarta (beritajatim.com)– Pelaksanaan Pemilu sudah berlalu. Kini evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan beberapa instansi termasuk institusi perguruan tinggi. Dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan ada beberapa hal yang dapat dievaluasi dalam proses Pemilu 2024. Dari sekian banyak ini terkait aturan main Pemilu dianggap selalu bisa di otak atik.
Dr.rer.pol. Mada Sukmajati, S.IP., M.PP., pakar politik Fisipol UGM dalam siaran pers yang diterima Beritajatim Jumat (1/3/2024) menuturkan pihaknya memberikan beberapa pernyataan terkait evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 ini.
Menurutnya, ada beberapa instrumen yang bisa digunakan untuk evaluasi pemilu, antara lain adalah tingkat integritas pemilu, kepastian aturan, hingga partisipasi masyarakat.
Pemilu yang sehat adalah persaingan yang adil dan berimbang, serta memiliki kepastian prosedur dan hukum pada setiap tahapannya. Sayangnya, prosedur pelaksanaan pemilu di Indonesia seringkali mengalami perubahan pada setiap tahapannya, baik secara legal ataupun oleh kepentingan pihak-pihak tertentu.
“Aturan main pemilu ini selalu bisa diotak-atik di setiap tahapan. Nanti dari seluruh tahapan tersebut kita bisa nilai integritas pemilu sejauh apa. Selain itu, kita juga bisa menilai dari para pemangku kepentingan, dari peserta, penyelenggara, atau dari pemilihnya. Bahkan bisa juga dari pemerintah yang sedang berkuasa. Sejauh mana para peserta pemilu ini melakukan pemilu yang fair dan berintegritas,” tutur Mada.
Mada juga menjelaskan, integritas pemilu sangat penting untuk dijaga karena berperan sebagai pelindung dari sistem pemilu itu sendiri. Meskipun tidak ada pemilu yang benar-benar berintegritas, namun jika sebuah negara memiliki integritas yang rendah, maka malpraktik dan kecurangan sangat mungkin terjadi.
Pihak yang paling terdampak tentunya adalah masyarakat.
“Kalau tidak ada integritas dalam pemilu, jelas itu akan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga politik, partai, pemilu, parlemen, dan lain-lain. Bisa juga memicu adanya protes dan kekerasan. Sehingga ini sangat berbahaya,” terang Mada.
Selain untuk menjaga dan melindungi sistem demokrasi untuk masyarakat, pemilu berintegritas juga menjadi salah satu dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pada poin ke-16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Integritas menjadi penting agar pemilu tetap berjalan kondusif, aktif, dan tentunya berimbang serta adil bagi seluruh elemen peserta pemilu. [aje]
