Naik Kelas, Pengurus dan Pengawas Koperasi di Kota Mojokerto Ikuti Diklat SKKNI

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemkot Mojokerto melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmperindag) menggelar diklat Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi pengurus dan pengawas koperasi. Diklat yang digelar di ruang Command Center ini dalam rangka menaikkan kelas koperasi di Kota Mojokerto.

“Diklat seperti ini sangat bermanfaat, dan sangat dibutuhkan bagi pengurus maupun pengawas koperasi dalam rangka menjalankan koperasinya. Karena sebagai pengelola maupun pengawas koperasi menurut negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada standartnya, nah maka dari itu kami hadir memfasilitasi diklat SKKNI ini,” ungkap Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, Kamis (11/5/2023).

Melalui diklat SKKNI tersebut, lanjut Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini, diharapkan insan perkoperasian di Kota Mojokerto akan memiliki standart ilmu pemahaman yang sama bagaimana berkoperasi yang baik dan benar menurut regulasi yang ada di NKRI. Menurutnya, koperasi merupakan bagian dari pergerakan ekonomi di level bawah yang butuh terus di support.

BACA JUGA:

https://beritajatim.com/peristiwa/kuota-haji-bertambah-111-cjh-cadangan-mojokerto-siap-isi/

“Kami tidak ingin koperasi di Kota Mojokerto yang jumlahnya sudah ratusan ini asal berjalan saja. Koperasi merupakan bagian dari pergerakan ekonomi di level bawah yang butuh terus di support agar terus eksis dan bisa menjadi penggerak di level bawah untuk membangkitkan perekonomian Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Kepala Diskopukmperindag Kota Mojokerto, Ani Wijaya mengatakan, Diklat SKKNI tersebut diikuti 40 peserta yang terdiri dari pengurus dan pengawas koperasi di Kota Mojokerto, dengan menghadirkan Narasumber dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Nay Nau Jasa Utama Malang. Hingga saat ini Pemkot Mojokerto sudah melahirkan 66 pengurus, pengelola dan pengawas koperasi yang sudah bersertifikasi SKKNI.

“Dengan bersertifikasi SKKNI, juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap kredibilitas koperasi tersebut. Diklat ini untuk mengantarkan koperasi yang ada di Kota Mojokerto ini menjadi naik kelas, ini sesuai dengan tuntutan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, dimana koperasi diijinkan melayani di luar anggotanya, salah satunya dengan berbentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbadan hukum koperasi,” terangnya.

Saat ini, pemerintah juga telah memberi kesempatan yang luas bagi para pelaku usaha mikro kecil dan koperasi untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Kemudahan itu dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 12/2021). [tin/kun]