Pada 20 Oktober 2026 mendatang tepat dua tahun rezim politik Prabowo-Gibran. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memegang tampuk kekuasaan nyaris tanpa partai politik oposisi (penyeimbang).
Namun demikian, tingkat kepuasan publik atas kepemimpinan nasional ini nyatanya tidak tinggi. Mereka memiliki modal politik besar, tapi kinerjanya dinilai publik belum memuaskan. Kenapa?
Duet Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024 dengan raihan 96.214.691 suara atau 58,59 persen. Duet ini mengandaskan perlawanan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang memperoleh dukungan politik 40.971.906 suara atau 24,95 persen. Serta duet Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan 27.040.878 suara atau 16,47 persen.
Konfigurasi politik kursi di DPR RI di Senayan Jakarta juga memperlihatkan dominasi dukungan politik kepada kepemimpinan Prabowo dan Gibran. Hanya PDIP dengan 110 kursi (18,97 persen) yang tak merapat ke ranah kekuasaan eksekutif. Partai ini (PDIP) menegaskan diri sebagai penyeimbang.
Dari 580 kursi DPR RI, PDIP dengan 110 kursi yang berdiri sebagai penyeimbang sangat sulit mematahkan policy eksekutif berikut semua desain program yang digagas rezim penguasa yang membutuhkan green light DPR.
Sebanyak 470 kursi DPR merapat dan berangkulan dengan kekuasaan Prabowo dan Gibran. Ada tujuh partai yang memliki kursi di DPR dan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Partai-partai itu Golkar dengan 102 kursi (17,59 persen), Gerindra dengan 86 kursi (14,83 persen), NasDem dengan 69 kursi (11,90 persen), PKB dengan 68 kursi (11,72 persen), PKS dengan 53 kursi (9,14 persen), PAN dengan 48 kursi (8,28 persen), dan Demokrat dengan 44 kursi (7,59 persen).
Dari tujuh partai pendukung Prabowo dan Gibran, hanya NasDem yang tak punya representasi di kabinet. Enam partai lain rata-rata ketua umumnya menjabat menteri, seperti Muhaimin Iskandar (PKB), Agus Harimurti Yudhoyono (Partai Demokrat), Bahlil Lahadalia (Partai Golkar), Zulkifli Hasan (PAN), dan Prabowo Subianto (Partai Gerindra) presiden terpilih.
Dengan demikian, duet Prabowo-Gibran memiliki modal politik besar dan tinggi, baik di level rakyat dengan 58 persen lebih dukungan di Pilpres 2024 maupun 470 kursi di DPR.
Selain itu, banyak kekuatan non-partai di era sekarang relatif merapat, punya relasi bagus, dan tak bersuara galak kepada rezim penguasa. Relasi Prabowo dengan elit ormas Islam, misalnya, seperti NU dan Muhammadiyah, berjalan baik dan kondusif.
Sejumlah elit ormas Islam itu duduk sebagai menteri, seperti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti (Muhammdiyah), Menteri Sosial Saifullah Yusuf, KH Nazaruddin Umar sebagai Menteri Agama, KH Drs Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah (ketiganya dari NU), dan lainnya.
Kekuatan oposisi atau penyeimbang politik di lanskap politik Indonesia pasca-pemilu 2024 tak sebesar dan segarang, misalnya, di era SBY-Budiono (2009-2014). Saat itu setidaknya ada tiga partai yang menegaskan diri sebagai kekuatan oposisi: PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Hanura.
Ada banyak persamaan realitas politik kekinian dengan era Jokowi dan KH Ma’ruf Amin (2019-2024), di mana hanya PKS berdiri sebagai kekuatan oposisi. Partai lain merapat ke kekuasaan.
Potret Hasil Survei
Dalil politik yang menegaskan bahwa dukungan politik yang besar dan tinggi linier dan berbanding lurus dengan capaian kinerja jempolan serta tingkat kepuasan publik yang tinggi atas kinerja rezim penguasa. Faktanya untuk saat itu berbanding terbalik.
Menjelang dua tahun rezim Prabowo memegang kekuasaan, faktanya kepuasan publik atas kinerja rezim politik ini tidak tinggi. Ini fakta dan temuan baru. Di era rezim politik sebelumnya, baik di era SBY dan Jokowi, fakta itu tak pernah ada.
Mengutip hasil survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan terkait evaluasi 2 tahun masa kepemimpinan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa sebanyak 75 persen responden masyarakat umum mengaku stres menghadapi kebijakan pemerintah.
Dari jumlah tersebut, sebesar 67 persen di antaranya secara spesifik merasa stres akibat perilaku Prabowo Subianto.
CELIOS juga menyurvei pandangan kalangan ahli dengan 129 kelompok ahli. Dari kalangan ini, Prabowo mendapat nilai rata-rata 2,8 dari skala 10, sedang Gibran dengan nilai 2,2 dari skala 10.
Selain itu, sebanyak 55 persen responden yang merupakan pemilih Prabowo pada Pilpres 2024 mengaku tak akan memilihnya kembali jika pemilihan umum digelar pada saat survei dilakukan.
Fakta lain yang muncul dari survei CELIOS adalah 82 persen hingga 84 persen responden menilai beban pajak dan pungutan pemerintah terlalu berat. Selain itu, sebanyak 53 persen merasa kondisi ekonomi rumah tangga mereka makin memburuk dibanding tahun sebelumnya.
Survei CELIOS ini mengambil 1.142 responden masyarakat umum. Lembaga survei ini juga menyasar 129 kelompok ahli sebagai responden. Dari jumlah ahli sebanyak itu, sebanyak 83 persen ahli menyatakan sangat khawatir terhadap gaya kepemimpinan dan komunikasi publik Presiden Prabowo Subianto. Sebesar 10 persen menyatakan khawatir, sementara 6 persen cukup khawatir dan 1 persen kurang khawatir.
CELIOS melaksanakan survei pada 15 September hingga 9 Oktober 2026. Metode yang dipakai non-probability sampling melalui Meta Ads, disertai pembobotan (weighting) untuk menyesuaikan karakteristik sampel dengan populasi acuan.
Untuk survei ahli memakai metode snowball sampling, yakni responden awal merekomendasikan ahli lain yang relevan.
Tak hanya CELIOS, cukup banyak lembaga survei dan kajian policy yang mencoba mengukur efektivitas dan penerimaan publik atas berbagai policy dan kinerja rezim Prabowo. Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) juga melakukan hal serupa.
Hasil survei SMRC periode Oktober 2026 mencatat penurunan tajam terhadap optimisme publik pada dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo.
Misalnya, terkait dengan arah negara, di mana sebanyak 47,7 persen responden menilai Indonesia bergerak ke arah yang benar, 34,3 persen menilai ke arah yang salah, dan 18 persen tidak menjawab/tidak tahu. Angka ini merosot 35 poin dibanding periode Oktober 2024 (83 persen).
Selanjutnya terkait dengan indikator kepuasan terhadap demokrasi, di mana tingkat kepuasan publik terhadap pelaksanaan demokrasi anjlok jadi 40 persen.
SMRC mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan demokrasi turun dari 74 persen pada Februari 2024, menjadi 40 persen pada Oktober 2026. Hasil dan posisi ini paling rendah sejak era Reformasi.
“Ketidakpuasan ini berkaitan dengan menurunnya kepuasan terhadap kinerja presiden, serta kondisi sosial-ekonomi, politik, dan penegakan hukum yang secara umum dinilai negatif h masyarakat,” ujar Saiful, ahli survei dan guru besar ilmu politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta.
Survei SMRC dilaksanakan pada 1–10 Oktober 2026, dengan melibatkan 1.213 responden dan margin of error ±2,9 persen (tingkat kepercayaan 95 persen). Sebanyak 1.013 responden dipilih secara acak menggunakan metode double sampling dan diwawancarai melalui telepon.
Proliferasi Birokrasi
Terjadinya pembengkakan jumlah kementerian di era Prabowo-Gibran dibanding era presiden-presiden sebelumnya. Jumlahnya lebih dari 45 kementerian.
Sebab, beberapa kementerian di era presiden sebelumnya dipecah jadi dua atau lebih kementerian. Misalnya, Kemendikbud dipecah jadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi, dan Kementerian Kebudayaan.
Lalu, urusan haji dibentuk Kementerian Haji dan Umrah sebagai kementerian baru dan lepas dari Kementerian Agama.
Selain itu, hampir semua kementerian punya wakil menteri, baik satu wakil menteri atau lebih. Misalnya, menteri keuangan punya tiga wakil menteri keuangan. Menteri Luar Negeri setidaknya ada dua wakil menteri luar negeri dan seterusnya.
Dalam perspektif public administration, realitas sekarang muncul fenomena proliferasi birokrasi. Pembengkakan lembaga birokrasi, baik dalam perspektif lembaga/badan dan sumber daya manusia yang direkrut agar lembaga baru bisa menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya secara efektif dan maksimal.
Ujung-ujungnya, proliferasi birokrasi membutuhkan alokasi anggaran tak kecil, sehingga pembiayaan birokrasi di level Pemerintah Pusat di Jakarta membengkak. Dalam konteks demikian, kita menjadi paham terhadap fenomena sentralisasi fiskal. Besaran dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), dan sumber pendanaan lain yang berasal dari transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah turun alokasinya dalam 2 tahun terakhir (2025 dan 2026).
Satu catatan penting dalam konteks ini adalah, kendati struktur kementerian itu ditambah, SDM yang direkrut juga bertambah, dan kelembagaan kementerian tertentu dipecah sehingga melahirkan kementerian baru, namun demikian hingga dua tahun rezim Prabowo-Gibran ini mengelola kekuasaan tingkat kepuasan publik atas kinerja rezim tak tinggi.
Fenomena proliferasi birokrasi dan kelembagaan politik baru, seperti kementerian baru, tak otomatis mengakibatkan tupoksi kementerian pasti berjalan efektif, maksimal, dengan tingkat keberhasilan tinggi.
Yang tak boleh dilupakan dalam konteks ini, karakter dan kultur birokrasi kita tak mudah dikoordinasikan, disinergikan, dan dikolaborasikan. Kultur dan karakter ego sektoral belum sepenuhnya hilang dan melembaga cukup kuat di lembaga birokrasi kita.
Apalagi, dalam praktek birokrasi yang tak bersih dan karakternya lembek, tak jarang menempatkan otoritas birokrasi, seperti pemberian perizinan, rekomendasi, dan lainnya layaknya komoditas ekonomi yang bisa dibarterkan dan atau dikonversikan dengan imbalan finansial atau material tertentu.
Program dan proyek pembangunan dipersepksikan hasil memberikan imbalan keuntungan finansial bagi oknum pengelola anggaran program atau proyek tersebut.
Karena itu, proliferasi birokrasi justru makin memperumit koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antarlembaga birokrasi.
Sehingga di level hilir, banyak tujuan dan target program tak bisa tercapai secara maksimal. Kalau pun target itu tercapai, ternyata program yang dirancang dan didesain rezim politik penguasa dan dieksekusi birokrasi tak sejalan dengan aspirasi serta ekseptasi politik rakyat di level akar rumput.
Ainur Rohim, Direktur Utama beritajatim.com dan alumni Magister (S-2) Ilmu Politik FISIP Unair
