Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Jatim, Emil Elestianto Dardak meminta kader Demokrat di Jatim tetap fokus pada arahan DPP.
Yakni, agar mengedepankan kerja-kerja politik jelang Pileg 2024 untuk menyapa konstituen dan bekerja merebut hati rakyat.
“Kita tegak lurus dengan instruksi dan keputusan partai. Apa yang disampaikan oleh Sekjen DPP melalui rilisnya sangat jelas dan wajib dijalankan. Tugas kami adalah menjalankan kewajiban terkait caleg jelang 2024 bekerja dengan maksimal, menyapa rakyat dengan penuh ketulusan. Dan, pernyataan pers Sekjen sudah cukup jelas tidak perlu dikurangi atau ditambah tapi untuk dijalankan,” kata Emil menanggapi situasi politik terkini pascakeputusan Anies Baswedan menggandeng Muhaimin Iskandar, Jumat (1/9/2023).
Terkait banyak baliho bergambar Anies-AHY yang diturunkan oleh kader Demokrat di berbagai daerah, menurut Emil tidak ada instruksi khusus dari DPP untuk sikap itu.
“Gambar itu bukan inti dari permasalahan yang terjadi saat ini. Sekali lagi pernyataan pers Sekjen cukup jelas, dan DPC-DPC tegak lurus dengan perintah DPP. Jawa Timur tidak akan memilih posisi yang berbeda dengan DPP, karena kami sudah percaya DPP memiliki kapasitas dan kepercayaan kami. Untuk melakukan pembahasan politik nasional,” jelasnya.
Baca Juga:Demokrat Ponorogo Turunkan Baliho Capres Anies Baswedan
Keputusan Surya Paloh dan NasDem yang ingin menduetkan Anies dan Muhaimin dinilai oleh Pengamat yang juga Peneliti Senior SSC, Iksan Rosidi, gegabah dan perlu didalami. Alasannya dari pengamatan berbagai lembaga survey, Muhaimin bukan tokoh yang diinginkan warga Jatim sebagai cawapres.
Iksan menyebutkan apa yang dilakukan Surya Paloh dan NasDem tidak lepas dari keyakinan bahwa Jawa Timur adalah episentrum politik nasional, sehingga tokoh-tokoh Jatim dinilai cukup menjanjikan untuk dicalonkan pada Pilpres 2024.
“Pasti Surya Paloh memiliki perhitungan. Salah satunya adalah bahwa setiap pasangan capres-cawapres atau koalisi partai itu selalu menghitung Jawa Timur sebagai episentrum politik nasional. Jadi, Jawa Timur dan tokoh-tokoh yang berasal dari Jawa Timur itu pasti menjadi salah satu pertimbangan utama bagi siapapun yang akan melakukan koalisi maupun membuat pasangan capres-cawapres,” ungkap Iksan.
Meski bertujuan untuk menguasai Jatim yang diyakini Surya Paloh sebagai episentrum politik nasional, namun sosok Muhaimin disebutnya bukanlah tokoh yang tepat yang dikehendaki masyarakat Jatim atau warga Nahdliyin.
“Secara spesifik Cak Imin ini dianggap mewakili atau representasi NU. Mungkin yang diinginkan Surya Paloh seperti itu. Namun pemikiran ini perlu diuji lagi, benarkah Cak Imin ini representasi dari NU. Karena belakangan setelah rezim NU berganti, itu jelas NU menjaga jarak yang sama dengan semua partai. Dan, psikologi grassroot atau massa akar rumput NU juga tidak terlalu menganggap bahwa Cak Imin ini adalah representasi dari NU,” lanjut Iksan.
Iksan lantas memaparkan hasil survey yang dilakukan lembaganya terkait minat masyarakat Jatim terhadap Muhaimin Iskandar.
“Cak Imin itu angkanya tidak terlalu tinggi dalam berbagai survey. Bahkan di dalam survey kami, Cak Imin tidak lebih dari 3,8 persen elektabilitasnya di Jawa Timur. Itu artinya masyarakat Jawa Timur yang notabene adalah masyarakat NU tidak terlalu menganggap bahwa Cak Imin ini adalah representasi dari NU. Jadi apa yang mungkin dilihat dari Surya Paloh itu tidak terlalu benar kalau menganggap bahwa Cak Imin adalah representasi NU dan representasi Jawa Timur. Jadi, nanti kita uji bersama-sama,” katanya lagi.
Masih dari survey itu kata Iksan, AHY justru unggul jauh dibanding Muhaimin.
“Kita lihat hasil survey-nya dulu, bahwa di Jawa Timur AHY adalah cawapres yang paling diinginkan, yang elektabilitasnya paling tinggi oleh masyarakat Jawa Timur, angkanya 15,2 persen, sementara Muhaimin 3,8 persen. Artinya, keputusan memilih Muhaimin memasangkan dengan Anies, derngan asumsi Muhaimin itu adalah representasi NU di Jawa Timur, saya rasa ini keputusan yang salah,” tukasnya.
Iksan menyarankan Demokrat menyusun langkah strategis yang baru, mitra koalisi yang baru, berpikir bagaimana mencari mitra kerja sama politik untuk Demokrat dan AHY ke depannya. “Saya kira keputusan ini nanti akan merubah konstelasi politik secara keseluruhan, baik koalisi partai maupun koalisi capres-cawapres. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden juga berubah, bisa jadi AHY-Sandiaga Uno atau sebaliknya, yang juga selama ini kita kenal santer sebagai salah satu yang pantas maju sebagai salah satu Calon Presiden maupun Wapres. Atau Ganjar-AHY, sama-sama muda, sama-sama populer, mewakili kombinasi sipil dan militer, walaupun AHY sudah tidak aktif lagi di militer,” pungkasnya. (tok/ted)
