Pasuruan (beritajatim.com) – Ratusan suporter setia Persekabpas yang tergabung dalam Sakeramania mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan guna meminta kepastian nasib klub kebanggaan mereka. Aksi ini dipicu oleh kekhawatiran terkait beban finansial serta isu kepemilikan saham yang dianggap belum memberikan dampak positif bagi prestasi tim.
Para suporter menuntut agar identitas klub, baik nama maupun domisili, tetap terjaga di wilayah Pasuruan tanpa ancaman dijual ke investor luar daerah. Kondisi keuangan yang sering kali merugi menjadi poin utama yang harus segera dicarikan solusi permanen oleh pemerintah daerah dan manajemen.
“Fokus utama saya adalah menjaga Persekabpas agar tidak keluar dari Pasuruan dan tidak berganti nama,” ujar Ketua Sakeramania, Rosul, di hadapan jajaran legislatif.
Manajemen klub menjelaskan bahwa pembentukan badan hukum berbentuk PT merupakan langkah darurat demi memenuhi regulasi ketat yang ditetapkan oleh PSSI. Tanpa payung hukum yang jelas, klub berjuluk Laskar Sakera tersebut terancam sanksi denda sebesar Rp 500 juta hingga degradasi paksa ke kasta terendah.
Proses pencarian pemegang kendali klub diakui berjalan sangat sulit karena minimnya minat dari kalangan pengusaha maupun tokoh publik setempat untuk mengelola tim. Beban operasional yang tinggi menjadi alasan utama banyak pihak enggan mengambil tanggung jawab sebagai manajer pada musim kompetisi lalu.
“Hampir 80 persen anggota dewan ditawari tidak ada yang bersedia, akhirnya saya terima amanah ini daripada perjuangan manajer sebelumnya sia-sia,” jelas Manajer Persekabpas, Gaung Andaka.
Pihak manajemen juga menegaskan bahwa mayoritas saham klub akan tetap berada di bawah kendali Askab PSSI guna mencegah adanya perpindahan kepemilikan sepihak. Investor yang berminat masuk hanya akan diberikan kuota maksimal sebesar 49 persen agar kendali utama tetap berada di tangan warga Pasuruan.
“Sampai kapan pun Persekabpas tidak akan dijual, mayoritas saham harus tetap dikuasai oleh Askab PSSI,” tegas Gaung menyikapi isu penjualan klub.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi pertemuan lebih lanjut dengan pihak eksekutif guna mencari skema pendanaan yang sesuai aturan. Dukungan pemerintah kabupaten dianggap sangat krusial mengingat sepak bola profesional tidak lagi diperbolehkan menerima bantuan hibah secara terus-menerus.
“Pemda memang harus turun tangan, harus dicari formula yang diperbolehkan aturan untuk mendukung tim ini,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat.
Melalui audiensi ini, diharapkan terjadi sinkronisasi visi antara manajemen, suporter, dan pemerintah untuk membawa kembali kejayaan sepak bola di Pasuruan. Kesepakatan bersama diperlukan agar Persekabpas bisa berlaga di kompetisi mendatang dengan kondisi finansial yang jauh lebih sehat dan transparan.
“Kita perlu duduk bareng untuk menyelamatkan tim ini dari ancaman utang tahunan,” pungkas Rosul menutup aspirasinya. (ada/ian)
