Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengkritik keras terhadap eksploitasi berlebihan yang terus berlangsung di berbagai daerah Indonesia, terutama di Pulau Sulawesi. Eksploitasi alam ini didorong oleh ambisi pemerintah dalam pengembangan kendaraan listrik, namun sayangnya, hal ini telah mempercepat kerusakan lingkungan dan menimbulkan masalah sosial di masyarakat.
LaNyalla dengan tegas meminta pemerintah untuk mempertimbangkan ulang berbagai kebijakan yang merugikan ini.
“Eksploitasi sumber daya alam di Indonesia, khususnya di Sulawesi, telah memicu kontroversi dan dampak negatif terhadap masyarakat sekitarnya, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan ekosistem, dan peningkatan deforestasi. Semua ini berujung pada gangguan ekosistem dan munculnya bencana,” ungkap LaNyalla pada hari Rabu (11/10/2023).
Menurut LaNyalla, dampaknya bukan hanya pada lingkungan, tetapi juga pada manusia. Masyarakat di daerah pertambangan dan sekitarnya kehilangan mata pencaharian, lahan, rumah, dan kehidupan yang tidak pasti.
“Kenyataannya adalah, perusahaan pertambangan tidak memprioritaskan kepentingan rakyat, melainkan kepentingan ekonomi kelompok elit. Akibat buruknya hanya dirasakan oleh rakyat. Bagi saya, ini adalah tindakan kriminal,” tegasnya.
BACA JUGA:
LaNyalla Minta Pemerintah Berantas Pemburu Rente Impor
LaNyalla juga mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang cenderung memudahkan eksploitasi sumber daya alam dalam skala besar. Tanpa pengaturan yang ketat dalam pengelolaan pertambangan, eksploitasi ini akan berdampak serius.
“Berbagai dampak negatif sudah terjadi, dan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Oleh karena itu, arah kebijakan pertambangan, meskipun berfokus pada kemudahan investasi, tidak boleh mengabaikan dampak lingkungan dan masyarakat yang terdampak,” ungkapnya.
LaNyalla mengusulkan agar pemerintah melakukan moratorium penerbitan izin pertambangan mineral di Sulawesi dan wilayah serupa. Hal ini diperlukan untuk melakukan pemetaan dampak lingkungan yang lebih akurat dan meninjau risiko bencana yang mengancam masyarakat sekitar tambang.
BACA JUGA:
LaNyalla Sorot Kekerasan Pelajar: Solusi Sistemik Diperlukan
Sebelumnya, Direktur Walhi Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin, telah mengungkapkan bahwa salah satu perusahaan pertambangan nikel terbesar di Sulawesi Selatan mengancam lumbung merica nasional di Blok Tanamalia dengan total luasan konsesi mencapai 17,8 ribu hektare. Di Sulawesi Tengah, Direktur Walhi Sulawesi Tengah, Sunardi Katili, mencatat bahwa deforestasi terbesar terjadi di daerah ini akibat ekspansi pertambangan nikel.
Data dari Walhi juga mencatat bahwa konflik antara warga dan perusahaan pertambangan nikel meningkat, dengan beberapa orang mengalami tindakan kriminalisasi dan penganiayaan. [beq]
