Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mendorong percepatan realisasi program prioritas daerah menyusul dilantiknya tiga kepala dinas (kadis) hasil seleksi terbuka (selter).
Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menegaskan, pejabat yang baru dilantik harus langsung bergerak cepat menghadirkan kinerja nyata yang dirasakan masyarakat.
Pelantikan tiga pejabat eselon II tersebut digelar di Pendapa Graha Majatama, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Mereka adalah Yuni Laili Faizah sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Amsar Azhari Siregar sebagai Kepala Dinas Pendidikan, serta Nalurita Priswiandini sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Bupati yang akrab disapa Gus Barra itu menegaskan, jabatan strategis yang diemban ketiganya harus menjadi motor penggerak pembangunan daerah, bukan sekadar posisi administratif. Ia meminta setiap kepala dinas segera menyusun langkah strategis yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Tugas utama kita adalah melayani masyarakat. Karena itu, pejabat yang dilantik harus bekerja cepat, tepat, dan menghadirkan inovasi yang berdampak langsung,” ungkapnya, Rabu (14/1/2026).
Menurutnya, kadis dituntut mampu membangun kepemimpinan yang kolaboratif dan berorientasi pada hasil. Pola kerja sektoral dinilai tidak lagi relevan sehingga sinergi antaperangkat daerah harus diperkuat untuk mempercepat pencapaian target pembangunan. Gus Barra juga memberikan penekanan khusus pada sektor pendidikan.
Gus Barra mengunngkapkan, sektor pendidikan sebagai fondasi kemajuan Kabupaten Mojokerto. Kepala Dinas Pendidikan yang baru diminta fokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penguatan literasi, pemerataan akses pendidikan, serta pembentukan karakter generasi muda yang adaptif terhadap perubahan zaman.
“Pendidikan adalah pondasi utama kemajuan daerah. Dari sektor inilah masa depan Mojokerto disiapkan,” ujarnya.
Di bidang literasi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan didorong mengembangkan perpustakaan sebagai ruang publik yang modern dan inklusif. Gus Barra menilai, penguatan budaya baca harus berjalan seiring dengan penataan arsip yang tertib dan profesional.
Sementara itu, di sektor infrastruktur, Kepala Dinas PUPR diminta memastikan pembangunan jalan, irigasi, drainase, dan penataan ruang dilakukan secara terencana, berkelanjutan, serta berkeadilan. Infrastruktur tidak hanya dituntut selesai secara fisik, tetapi juga memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan wilayah.
“Yang saya harapkan bukan hanya laporan administratif, tetapi kinerja nyata. Jadikan inovasi sebagai budaya kerja dan manfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik,” pungkasnya. [tin/suf]
