Lamongan (beritajatim.com) – Pemkab Lamongan mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menerbitkan arahan atau surat edaran mengenai pergeseran anggaran untuk dampak buruk ekonomi serta penggunaan dana belanja tidak terduga (BTT) demi penanganan PMK (Penyakit Mulut dan Kuku).
Sekretaris Daerah (Sekda) Lamongan, Moh. Nalikan mengatakan bahwa usulan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen untuk menuntaskan wabah PMK yang menyerang hewan ternak di sejumlah wilayah di Kabupaten Lamongan.
“Dalam penangan PMK, kami hendaknya diberikan arahan atau surat edaran terkait penggunaan dana BTT dari Pemprov. Hal ini bertujuan untuk menyamakan suara serta validasi bagi Pemerintah Kabupaten di Jawa Timur saat mengambil tindakan,” tutur Nalikan kepada wartawan, Rabu (6/7/2022).
[berita-terkait number=”5=”pemkab-lamongan”]
Diketahui, usulan itu disampaikan saat melakukan video conference Rakor Pembahasan Inmendagri Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyakit Mulut Dan Kuku di Daerah, di ruang Command Center Pemkab Lantai 3, pada Selasa malam (5/7/2022).
Sesuai yang diamanatkan Inmendagri itu, menurut Nalikan, melalui mekanisme BTT yang digunakan untuk keadaan darurat atau keperluan mendesak, bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dapat dilakukan penjadwalan ulang apabila anggaran BTT tidak mencukupi. “Diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Nalikan menjelaskan, untuk pengaplikasian BTT terbagi menjadi 2 tahapan, yakni tahapan penggunaan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung dan tahapan mekanisme pergeseran anggaran dari BTT kepada belanja SKPD.
Diungkapkan Nalikan, data yang diserap dari Provinsi Jawa Timur menyebut ada 44.718 ekor sapi yang masih dalam kondisi terpapar dan dalam masa penyembuhan, jika dalam presentase 79 persen sapi dalam masa pengobatan, 20 persen sembuh, 0.6 persen mati, dan 0.7 persen dipotong paksa.
Jumlah tersebut, tambah Nalikan, tersebar di 31 kabupaten dan kota di seluruh Jawa Timur. Bahkan, juga terdapat 4 daerah yang masuk kategori wabah yang salah satunya adalah Kabupaten Lamongan.
Menanggapi kondisi ini, Nalikan menuturkan, Lamongan terus menegakkan cara ampuh untuk menanggulangi wabah tersebut. Salah satunya dengan melakukan cek poin pada seluruh desa maupun kecamatan yang ada di Lamongan.
“Jelang Iduladha, kami lakukan cek poin di seluruh desa maupun kecamatan. Karena kesehatan hewan itu yang utama bagi kita saat ini. Kita terus melakukan penyemprotan pada kandang ternak, selalu melakukan cek surat keterangan kesehatan hewan (SKKH). Semua itu demi meminimalisir kerugian pada peternak di Lamongan,” paparnya.
Tak cukup itu, Nalikan menegaskan, melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, kini Lamongan juga membuka hotline menjelang Iduladha, yang disertai syarat mengikuti kurban dengan kriteria sehat, memperhatikan lingkungan penyembelihan, serta bagian kepala dan jerohan hewan yang harus dimasak selama 30 menit.
“Sudah ada 7 ribu vaksinasi di 40 desa se-Lamongan, yang terlaksana tanpa hambatan. Kami berharap agar Lamongan diberikan tambahan dosis vaksin lebih banyak lagi, karena di Lamongan tercatat ada 2.900 ekor yang tertular per harinya, 20 persen tingkat kesembuhan, 1-5 persen tingkat kematian,” tutupnya.[riq/kun]
