Surabaya (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mengkritik kebijakan Work From Home (WFH) ASN setiap hari Rabu di lingkungan Pemprov Jatim. Kebijakan tersebut disebut belum berbasis kajian yang kuat dan berpotensi mengganggu efektivitas kerja birokrasi.
“Kalau tujuannya efisiensi BBM, logikanya harus melihat pola mobilitas terbesar masyarakat. Secara umum, beban lalu lintas dan mobilitas tinggi itu terjadi di awal dan akhir pekan kerja,” kata Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Yordan M. Batara-Goa, Rabu (25/3/2026).
Yordan menyebut penetapan hari Rabu sebagai WFH tidak selaras dengan arah kebijakan nasional yang mengarah pada hari dengan tingkat mobilitas tinggi. Menurut dia, kemacetan yang berkontribusi pada konsumsi BBM justru terjadi pada awal atau akhir pekan kerja.
“Wacana nasional justru mengarah ke WFH pada Senin atau Jumat, bukan di tengah minggu,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan kebijakan tersebut dapat memecah ritme kerja birokrasi. Pola kerja yang terputus di tengah minggu berpotensi menghambat koordinasi antar perangkat daerah.
“Bayangkan, Senin dan Selasa kerja normal, Rabu WFH, lalu Kamis mulai lagi. Ini dapat membuat siklus kerja jadi terfragmentasi,” katanya.
Selain itu, Yordan mengungkap potensi kendala koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Perbedaan kebijakan WFH bisa menghambat pelaksanaan kegiatan bersama.
“Ini juga akan menyulitkan koordinasi pelaksanaan kegiatan pusat dan kabupaten/kota, misalnya saat ada kegiatan atau sidak di hari Rabu,” ujarnya.
Dia menambahkan kebijakan tersebut juga perlu mempertimbangkan dampak ekonomi. Aktivitas perkantoran yang berkurang dapat memengaruhi pelaku usaha kecil di sekitar kantor pemerintahan.
“Warung makan, transportasi, hingga jasa lainnya bisa mengalami penurunan aktivitas ekonomi di hari tersebut,” katanya.
Yordan mendorong Pemprov Jatim mengevaluasi kebijakan tersebut secara menyeluruh. Dia menegaskan pentingnya kebijakan berbasis data serta sinkronisasi dengan pemerintah pusat.
“Kita tidak menolak WFH, tapi harus ada basis data, kajian mobilitas, dan sinkronisasi agar kebijakan ini benar-benar efektif,” pungkasnya. [asg/but]
