Surabaya (beritajatim.com) – Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengukuhkan posisinya sebagai tulang punggung ekonomi Jawa Timur (Jatim). Hingga 2025, kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menyentuh 60 persen.
Dinas Koperasi dan UMKM Jatim mencatat 9,7 juta pelaku usaha tersebar di berbagai daerah. Kabupaten Malang, Jember, dan Surabaya menjadi wilayah dengan populasi pelaku usaha mikro terbesar.
Meski begitu, tantangan permodalan masih menghimpit para pengusaha kecil ini. Untungnya, PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Jatim hadir menawarkan Kredit Prokesra (Program Kredit Sejahtera) dengan bunga rendah 3 persen per tahun.
Pengamat Ekonomi Universitas Surabaya (Ubaya), Bambang Budiarto menilai kebijakan ini berdampak langsung pada stabilitas ekonomi regional. Skema itu menjadi mesin pertumbuhan yang efektif menyasar level mikro.
“Secara empiris menunjukkan hal yang tetap bahwa UMKM tulang punggung ekonomi Jatim. Data 2025 menunjukkan kontribusinya mendekati 60 persen,” kata Bambang, Rabu (29/4/2026) lalu.
Bambang menambahkan, kebijakan yang menyasar sektor ini berkaitan erat dengan ketahanan daerah. Prokesra menjadi instrumen penting pendorong pertumbuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Kebijakan apa pun yang menyasar UMKM secara langsung pasti berkaitan dengan stabilitas ekonomi regional. Prokesra mampu menjadi engine of growth,” tuturnya.
Kredit dengan plafon maksimal Rp50 juta ini dirancang memutus rantai rentenir. Bunga 0,25 persen per bulan menjadi daya tarik untuk mengintervensi kegagalan pasar permodalan.
Namun, Bambang mengingatkan keunggulan rentenir terletak pada kemudahan akses setiap saat. Prokesra perlu energi lebih kuat untuk menggeser dominasi praktik pinjaman tidak resmi tersebut.
“Bunga 3 persen per tahun tentu menjadi daya tarik tersendiri. Namun ada faktor layanan rentenir yang tak dapat dipandang sebelah mata karena selalu tersedia kapan pun,” ungkapnya.
Meski menyasar segmen berisiko, tingkat kredit macet atau Non Performance Loan (NPL) program ini sangat rendah. Tercatat angka NPL hanya berada di kisaran 0,26 persen.
Disiplin bayar debitur mikro jauh lebih tinggi ketimbang pengusaha skala besar. Tekanan hidup membuat pengusaha kecil cenderung lebih tertib mengelola kewajiban angsuran mereka.
“NPL sangat rendah menunjukkan efektivitas dan kedisiplinan tinggi debitur. Debitur kecil terbukti lebih tertib dibanding debitur besar dalam memenuhi kewajibannya,” jelas Bambang.
Soal tantangan teknologi, pemerintah disarankan tetap fokus pada penyediaan likuiditas murni. Pendampingan digital dianggap belum menjadi prioritas mendesak bagi pelaku usaha yang tengah berjuang untuk bertahan.
“Belum perlu pelaku UMKM penerima program Prokesra disandari pendampingan digital. Mereka masih berjuang mengatur operasional usaha dengan berbagai kendala yang ada,” tambahnya.
Bambang melihat, strategi perluasan jangkauan bisa dilakukan dengan menggandeng instrumen lokal. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pendamping desa dinilai lebih efektif melakukan komunikasi di lapangan.
Upaya ini diharapkan mempercepat penyaluran tanpa membebani likuiditas BPR Jatim. Sinergi dengan penggerak desa menjadi kunci keberlanjutan program penguatan modal di masa depan. [ipl/beq]
