Malang (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang mengajukan besaran anggaran Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang tahun 2024 mendatang, sebesar Rp105 Milyar. Nilai itu turun setelah dilakukan efisiensi dalam Rapat bersama Tim Anggaran Pemkab Malang dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang sebesar Rp109 milyar.
“Awalnya kita mengajukan anggaran Rp109 Milyar. Kemudian dalam rapat kedua, kami coba lakukan efisiensi dan penyesuaian. Ketemunya di angka Rp105 milyar,” ungkap Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika, Kamis (21/9/2023) sore.
Menurut Dika sapaan akrab Marhaendra Pramudya Mahardika, pihaknya sejauh ini masih menunggu rapat berikutnya dalam pencermatan besaran anggaran yang tersampaikan. “Anggaran Rp105 milyar ini sudah kita hitung sesuai kebutuhan. Kami rasa juga cukup ideal. Karena pembiayan terbesar untuk honor badan adhoc KPU seperti PPS,” tuturnya.
Dika menjelaskan, dalam rapat beberapa hari yang lalu, Tim Badan Anggaran DPRD dan Pemkab Malang, mematok diangkat Rp87 milyar. Sehingga, hal itu dirasa belum mencukupi karena ada kenaikan honor PPS.
“Untuk honor petugas saja ketemunya Rp60 milyar lebih. Dimana besaran honor Ketua PPS ditahun 2020 lalu sebesar Rp1,5 juta. Dan anggota PPS Rp1,3 juta. Kemudian honor ditahun ini kita naikkan Rp500 ribu, dan itu sesuai peraturan menteri. Beberapa kota dan kabupaten di Jatim juga sama, ada kenaikan honor,” urai Dika.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi S.Sos mengaku, pengajuan anggaran Pilkada Kabupaten Malang masih belum final. “Dari rapat kemarin kemampuan kita untuk Pilkada Rp87 milyar. Tapi belum final karena masih akan dilakukan pertemuan berikutnya,” ujarnya.
Ditempat sama, Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang, Budi Kriswiyanto menambahkan, kemampuan APBD Kabupaten Malang untuk Pilkada diangka Rp87 milyar.
“Sebagai perbandingan Pilkada Kabupaten Malang tahun 2020 lalu anggaranya Rp85 milyar. KPU awalnya mengusulkan Rp 109 milyar untuk tahun 2024 mendatang. Kita gak mampu. Lalu turun Rp105 milyar. Kita akan tindak lanjuti nanti, kemungkinan kita bahas lagi Minggu depan,” beber Budi.
Politisi PDI Perjuangan itu menerangkan, sebagai gambaran besaran anggaran untuk badan adhoc KPU seperti membayar honor PPS yang disampaikan dalam rapat sebesar Rp60 milyar lebih. Kemudian pengadaan logistik KPU sebesar Rp38 milyar.
“Sebagai gambaran jumlah TPS di Kabupaten Malang dalam Pileg 2020 lalu jumlahnya 7.760 TPS. Hanya saja waktu Pilkada ini kan serentak ya, bareng juga dengan Pilgub Jatim, artinya akan ada anggaran juga dari Pemerintah Propinsi. Sehingga besaran anggaran yang diajukan KPU masih kita rapatkan lagi. Karena pelaksanaan Pilbup Malang masih dibulan Nopember 2024 mendatang,” Budi mengakhiri. (yog/kun)
BACA JUGA: AFP Jatim Disebut Keliru Sanksi Atlet Futsal Kota Malang
