Jember (beritajatim.com) – Skor Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada 2023 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami peningkatan.
“Dari 84 poin pada 2022 menjadi 90 poin pada 2023,” kata Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK-RI Bahtiar Ujang Purnama, saat menghadiri Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2023, di Bank Indonesia Kabupaten Jember secara daring, Rabu (31/1/2024) kemarin.
Peningkatan MCP ini diikuti peningkatan nilai SPI Jember dari 71,88 poin pada 2022 menjadi 74, 98 poin pada 2023. Ujang menyebut capaian Kabupaten Jember sudah sesuai dengan yang diharapkan.
KPK berharap Pemerintah Kabupaten Jember mempertahankan hasil baik tersebut dengan melakukan delapan poin penting. “Perencanaan harus dioptimalkan dan berbasis hasil evaluasi tahun sebelumnya,” kata Ujang, sebagaimana dilansir Dinas Komunikasi dan Informasi Pemkab Jember, Kamis (1/2/2024).
KPK juga meminta Pemkab Jember mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan pertanggungjawabkan penggunaannya, mengisi jabatan kosong, mewujudkan pelayanan publik yang prima, mewujudkan PBJ berkualitas dan berintegritas, dan hibah bansos harus dipastikan tepat sasaran.
“Apresiasi yang diberikan Pak Ujang Purnama memotivasi kita. Ini hasil kerja sama teman-teman semua, dan yang jadi pengampu adalah Inspektorat dengan disupport teman-teman organisasi perangkat daerah (OPD). Kalau OPD tidak mendukung, kita tidak bisa apa-apa,” kata Bupati Hendy Siswanto.
Namun Hendy mengingatkan, capaian bagus itu akan sia-sia jika ada urusan dengan aparat penegak hukum. “Ini bagian dari kehati-hatian dan kewaspadaan kita semua. OPD juga harus lebih hati-hati. Tidak perlu takut, tapi harus hati-hati. Kalau tidak mengerti, harus bertanya. KPK juga membuka ruang bertanya,” katanya. [wir]
