Surabaya (beritajatim.com) – Komunikolog Indonesia mendesak pemerintah segera menyetor kajian valid terkait keanggotaan Blue Ocean Partnership (BOP) dan kasus kekerasan aktivis. Langkah ini diambil usai mereka menggelar pertemuan tertutup dengan Jusuf Kalla (JK).
Dialog berlangsung di kediaman JK, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (14/3/2026). Sejumlah akademisi seperti Effendi Gazali, Gun Gun Heryanto, hingga Suko Widodo hadir membahas penurunan kualitas komunikasi negara.
Koordinator Komunikolog Indonesia, Suko Widodo, menyebut terjadi penurunan kualitas komunikasi pemerintah yang ditangkap rakyat. Pihaknya menegaskan bahwa para peneliti dan praktisi komunikasi sangat ingin pemerintahan saat ini berhasil.
“Hampir semua kami sependapat terjadi penurunan kualitas komunikasi pemerintah. Itu harus diperbaiki bersama agar pemerintahan dan bangsa kita berhasil,” ujar Suko kepada beritajatim.com di Surabaya.
Terkait isu internasional, Gun Gun Heryanto menyarankan adanya tenggat waktu tegas soal posisi Indonesia di BOP. Jika dalam dua pekan tak ada kemajuan perdamaian Palestina, Indonesia disarankan segera keluar.
“Presiden Prabowo menyatakan BOP harus sejalan visi. Jika dua minggu ke depan tidak ada kegiatan perdamaian Palestina, kami sarankan kita keluar,” tegas Gun Gun.
Isu keamanan aktivis turut menjadi topik dalam diskusi tersebut. Prof. Lely Arrianie mempertanyakan pengusutan kasus penyiraman air keras dan teror kepala babi busuk yang hingga kini belum tuntas. “Jangan hanya narasi atau retorika. Bongkar sampai ke aktor intelektualnya karena pengusutan teror selama ini tidak jelas,” ungkap Lely.
Sementara itu, Emrus Sihombing menyoroti dugaan penyelewengan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap identitas yayasan yang terlibat dalam praktik penyimpangan.
“BGN menyatakan ada penyimpangan bentuk ternak yayasan. Tolong segera sebutkan yayasan mana saja itu? Jangan biarkan rakyat menebak-nebak,” kata Emrus.
Peneliti Komunikasi Effendi Gazali mendukung penuh sikap Presiden Prabowo yang menolak laporan Asal Bapak Senang (ABS). Ia mengingatkan agar para pembantu presiden berani bicara jujur dan tidak menutup fakta.
“Kami gembira menyambut ajakan Presiden agar tidak memberi laporan ABS. Bicara pada Bapak Presiden jangan menjadi kucing basah,” tutur Effendi mengutip Rocky Gerung terkait komunikasi politik.
Effendi juga menyoroti retorika Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal konflik Iran di tengah ajang Piala Dunia. Ia menyarankan Indonesia menjaga jarak aman untuk menjaga stabilitas kepentingan nasional.
“Komunikasi macam apa ini? Kita harus berani mengusulkan pada Presiden kita untuk menjaga jarak aman dari Presiden Trump,” pungkas Effendi.
Sementara itu, JK menilai bahwa komunikasi pemerintahan yang buruk bisa terjadi karena struktur birokrasi yang terlalu besar. Selain itu, ada program yang sebenarnya baik, tetapi belum menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
“Terdapat program-program yang baik namun belum terlalu penting. Akhirnya, ya sulit, walaupun dikomunikasikan, ya sulit dirasakan dan dipahami rakyat,” ungkapnya.
Komunikolog Indonesia berkomitmen tetap kritis mendukung keberhasilan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Rangkaian diskusi akan dilanjutkan dengan menemui tokoh bangsa lainnya, termasuk Prof. Hotman Siahaan dan Gus Mus. [ipl/kun]
