Ketua DPRD Bondowoso: Penataan ASN Harus Fokus pada Kompetensi, Bukan Lobi Jabatan

Bondowoso (beritajatim.com) – Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, menyampaikan pesan tegas kepada jajaran eksekutif agar penataan aparatur sipil negara (ASN) ke depan berorientasi pada percepatan pelayanan publik, bukan sekadar bagi-bagi jabatan berdasarkan kedekatan atau lobi politik.

“Yang pertama dilakukan oleh Bupati dan jajaran eksekutif adalah bagaimana melakukan percepatan terutama dalam hal pelayanan kepada rakyat. Mulai dari Sekda, pimpinan OPD, hingga pejabat struktural paling bawah,” ujar Ahmad Dhafir pada BeritaJatim.com, Kamis (17/4/2025).

Ia menjelaskan bahwa secara aturan, kepala daerah dapat melakukan proses open bidding atau seleksi jabatan terbuka enam bulan setelah pelantikan.

Jika pelantikan dilakukan pada Februari, maka proses mutasi seharusnya baru bisa dimulai pada bulan Agustus.

“Tetapi kenapa dilakukan sekarang (dalam waktu dekat ini)? Karena memang Bupati ingin percepatan penataan birokrasi, agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat terlaksana,” jelasnya.

Menurutnya, penataan ini tidak boleh hanya difokuskan pada pengisian kekosongan jabatan. Namun yang terpenting adalah bagaimana mengubah mindset para ASN yang selama ini cenderung mempertahankan posisi atau mencari kursi empuk dengan berbagai cara.

“Harapan saya, Bupati dan Sekda mampu merubah mindset ASN yang selama ini sibuk lobi sana-sini. Bupati ingin menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Fokus pada kreativitas, inovasi, dan kompetensi,” tegas legislator PKB tersebut.

Ahmad Dhafir menambahkan, visi dan misi Bupati tidak akan pernah berhasil jika tidak ditopang oleh SDM yang profesional dan memiliki kemampuan.

“Jabatan bukan diperoleh karena unsur kedekatan, tapi karena keahlian. Yang lalu biarlah berlalu. Saatnya semua ASN berbenah dan berkomitmen penuh menjalankan tugas dengan kemampuan terbaiknya,” imbuhnya.

Ia juga mengimbau agar semua proses seleksi diserahkan penuh kepada panitia seleksi (pansel) dan Bupati selaku pengambil keputusan akhir.

“Bupati pasti bisa menilai kemampuan individu. Kalau mindset ini bisa dibangun, ASN akan lebih fokus bekerja dan tidak sibuk mempertahankan kursi atau mencari posisi yang lebih nyaman,” tandasnya. (awi/but)