Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Mochamad Irfan Yusuf, memastikan seluruh persiapan operasional ibadah haji 1447 H/2026 M mulai dari perbaikan fasilitas hotel di Arab Saudi hingga distribusi logistik koper jemaah berjalan sesuai target.
Penegasan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (14/4/2026), guna memitigasi kendala layanan dan menuntaskan dinamika anggaran penerbangan yang meningkat signifikan.
Fokus utama perbaikan tahun ini menyasar pada peningkatan kenyamanan hunian jemaah selama berada di Tanah Suci. Menhaj menginstruksikan pengelola hotel untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sarana prasarana yang menjadi catatan evaluasi dari legislatif.
“Kami telah berkoordinasi dengan pengelola hotel agar seluruh catatan dari anggota Dewan yang terhormat dapat ditindaklanjuti, khususnya terkait perbaikan fasilitas seperti karpet, gorden, serta tempat wudhu dan sanitasi agar lebih aman dan nyaman bagi jemaah,” kata Menhaj dalam rilis yang diterima Beritajatim.com, Selasa (14/4/2026).
Terkait konsumsi, pemerintah menjamin pasokan makanan di Makkah tetap aman meski terdapat satu penyedia layanan yang mengundurkan diri. Kuota sebanyak 3.500 porsi telah dialihkan secara cepat kepada penyedia lain yang telah siap, sehingga kebutuhan konsumsi jemaah dipastikan tidak akan terganggu.
Sorotan utama dalam rapat tersebut juga tertuju pada usulan kenaikan biaya penerbangan haji yang melonjak dari Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun. Kenaikan ini dipicu oleh tingginya harga avtur dunia dan fluktuasi nilai tukar rupiah, dengan usulan tambahan biaya dari Garuda Indonesia sebesar Rp974,8 miliar dan Saudi Airlines sebesar Rp802,8 miliar.
Menhaj menyebut pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI untuk memastikan aspek legalitas serta sumber pembiayaan penyesuaian biaya tersebut, apakah melalui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau sumber lain. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, biaya penerbangan jemaah bersumber dari BPIH, sementara biaya petugas kloter akan dibebankan pada APBN.
“Kami berharap pada kesempatan rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI ini, dapat disetujui dan diputuskan mengenai besaran dan sumber pembiayaan untuk memenuhi penyesuaian biaya penerbangan tersebut,” kata Menhaj menegaskan urgensi keputusan anggaran tersebut.
Di sisi logistik, distribusi koper jemaah dilaporkan hampir rampung menjelang jadwal keberangkatan. Saudi Airlines telah mendistribusikan 74,1 persen koper, sementara Garuda Indonesia mencapai 50,8 persen, dengan target penyelesaian menyeluruh pada 17 April 2026.
Untuk mendukung operasional di lapangan, Tim Advance PPIH Arab Saudi telah diberangkatkan sejak 13 April 2026. Jadwal keberangkatan petugas selanjutnya akan dilakukan secara bertahap: petugas Daker Bandara dan Madinah pada 17-18 April, petugas Daker Makkah pada 22-24 April, dan rombongan Amirulhaj dijadwalkan terbang pada 19 Mei 2026.
Kemenhaj berkomitmen menyelenggarakan ibadah haji secara profesional dan transparan guna memastikan perlindungan maksimal bagi tamu Allah. Pemerintah terus melakukan pengawasan ketat pada setiap tahapan distribusi dan pelayanan agar penyelenggaraan haji 2026 berjalan akuntabel dan memberikan kemudahan bagi seluruh jemaah Indonesia. [ian]
