Jombang (beritajatim.com) – Kepercayaan publik terhadap pengelolaan BBM bersubsidi kembali mendapat sorotan tajam. Anggota Komisi VI DPR RI, Sadarestuwati, menegaskan perlunya audit menyeluruh terhadap proses pengadaan Pertalite RON 90 dan Pertamax RON 92.
Ia meminta Pertamina, Pemerintah, dan Kejaksaan Agung untuk bertindak transparan dalam menangani persoalan ini. “Harus ada transparansi!” tegasnya, Jumat (28/2/2025).
Isu ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara semakin menguat setelah munculnya kasus mega korupsi senilai Rp 193,7 triliun yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan Agung. Menurutnya, dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam tubuh BUMN energi semakin kentara dan merugikan rakyat.
Sadarestuwati menyoroti bahwa angka kerugian yang mencuat dalam kasus tersebut hanya mencakup satu tahun, belum keseluruhan periode 2018-2023. “Ini menunjukkan bahwa ada penyimpangan serius dalam pengelolaan BBM bersubsidi. Seharusnya, Pertamina hadir untuk kesejahteraan rakyat, bukan justru menambah beban hidup mereka,” ujarnya.
Masyarakat sendiri semakin kritis terhadap harga BBM subsidi yang dirasa tidak wajar. “Lelucon yang beredar di masyarakat menyebutkan bahwa Pertamax adalah Pertalite yang nggak antre. Ini menunjukkan betapa rakyat sudah kehilangan kepercayaan,” katanya.
Sebagai anggota Komisi VI DPR RI, Sadarestuwati memastikan akan memanggil Pertamina untuk mencari solusi yang bersih dan jelas. Ia mengingatkan bahwa polemik ini bisa jadi hanyalah puncak gunung es.
“Coba dihitung, ada berapa banyak pemilik kendaraan dan bengkel mobil yang mengeluhkan kualitas BBM yang didapat? Ini bukan sekadar isu kecil. Rakyat adalah korban, jangan dianggap remeh!” serunya.
Ia pun mendesak Badan Perlindungan Konsumen untuk turun tangan dalam menangani permasalahan ini. Lebih jauh, politisi PDI Perjuangan tersebut menyoroti dugaan konflik kepentingan di dalam tubuh Pertamina yang masih terkait dengan praktik nepotisme. “Rakyat itu tahu, tapi mereka hanya bisa diam. Tidak berani bersuara,” ujarnya serius.
Selain meminta audit menyeluruh, Sadarestuwati juga menuntut Pertamina untuk memberikan penjelasan transparan. Menurutnya, rakyat hanya bisa mengadu kepada wakil mereka di parlemen atau melalui media sosial.
“Mereka kecewa, sudah membeli BBM non-subsidi tapi justru mendapatkan kualitas yang mengecewakan. Banyak yang merasa performa kendaraan menurun setelah menggunakan Pertamax. Lalu, kemana lagi mereka harus mengadu?” katanya. [suf]
