Jakarta (britajatim.com)– Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa kunjungan luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto pada 26-29 Mei 2026 hanya dilakukan ke Prancis.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk meluruskan berbagai spekulasi terkait kemungkinan kunjungan Presiden ke negara lain selama lawatan di Eropa. Bahkan ramai beredar di media sosial Presiden Prabowo Ditolak di Italia dan negara eropa lainnya.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (31/5/2026), Qodari menekankan bahwa sejak awal pemerintah tidak pernah mengumumkan agenda kunjungan Presiden ke Italia maupun negara lainnya selain Prancis.
“Sejak awal, tidak ada statement pemerintah RI bahwa Presiden akan ke Italia. Yang kedua, jadwal resmi memang hanya ke Prancis. Yang ketiga, bila di perjalanan ada rencana akan ke tujuan yang lain, itu sebatas rencana sampai ada penyampaian resmi dari pemerintah,” ujar Qodari.
Menurutnya, seluruh agenda kenegaraan Presiden selama lawatan tersebut telah disusun secara resmi dan terbuka kepada publik. Karena itu, informasi yang beredar mengenai kunjungan ke negara lain tidak berasal dari pengumuman resmi pemerintah.
Kunjungan ke Prancis Sudah Direncanakan Sejak April
Qodari menjelaskan bahwa rencana kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis sebenarnya telah diumumkan jauh sebelum keberangkatan. Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, bahkan telah menyampaikan agenda tersebut kepada publik sejak April 2026.
“Kunjungan kenegaraan Presiden ke Prancis sudah diumumkan oleh Menteri Luar Negeri kita, Pak Sugiono, bahkan semenjak tanggal 22 April 2026,” katanya.
Dengan demikian, pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, bukan agenda yang muncul secara mendadak, melainkan bagian dari rangkaian hubungan diplomatik yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Kunjungan tersebut juga menjadi kunjungan balasan setelah Macron melakukan lawatan ke Indonesia pada 2025. Pemerintah Indonesia memandang hubungan bilateral kedua negara semakin penting di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global.
Fokus pada Kerja Sama Pertahanan, Pendidikan, dan Energi
Qodari mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama dalam pertemuan kedua kepala negara adalah memperkuat kerja sama strategis di sejumlah sektor prioritas.
Bidang pertama yang menjadi perhatian adalah pertahanan. Menurut Qodari, Indonesia saat ini telah mengakuisisi sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari Prancis sehingga diperlukan penguatan kerja sama, termasuk transfer teknologi.
“Yang pertama adalah di bidang pertahanan. Karena kita semua tahu bahwa pemerintah Indonesia telah memperoleh sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista dari Prancis. Karena itu, diperlukan transfer teknologi untuk penguasaan alutsista tersebut,” ujarnya.
Selain pertahanan, kedua negara juga membahas penguatan kerja sama pendidikan, khususnya pada bidang Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). Sektor ini dinilai penting untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di era transformasi teknologi.
Kerja sama lainnya yang menjadi agenda pembahasan adalah pengembangan energi dan pemanfaatan mineral kritis yang saat ini menjadi salah satu komoditas strategis dalam rantai pasok industri global.
Hubungan Personal Prabowo dan Pemimpin Dunia Dinilai Jadi Modal Diplomasi
Di luar agenda resmi antarnegara, Qodari menilai hubungan personal Presiden Prabowo dengan sejumlah pemimpin dunia menjadi modal sosial yang penting bagi diplomasi Indonesia.
Menurutnya, hubungan baik yang terjalin antara Prabowo dan Macron dapat memberikan nilai tambah dalam memperkuat kerja sama bilateral di berbagai sektor.
“Kita tahu bahwa modal sosial itu tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan modal-modal yang lain, baik itu modal ekonomi maupun modal politik dalam hal membangun hubungan baik dan kerja sama antarnegara. Bapak Presiden Prabowo adalah figur yang unik. Mungkin satu-satunya di dunia yang bisa memiliki hubungan yang sangat baik dengan kekuatan-kekuatan besar, adidaya,” kata Qodari.
Ia menambahkan bahwa hubungan baik tersebut tidak hanya terjalin dengan Macron, tetapi juga dengan sejumlah pemimpin dunia lainnya seperti Vladimir Putin, Donald Trump, dan Xi Jinping.
“Semua ini tentu kita rasakan manfaatnya dalam konteks situasi dan kondisi pada hari ini maupun pada konteks masa depan,” tegasnya.
Ke depan, pemerintah berharap hasil kunjungan kenegaraan ke Prancis dapat memperkuat kemitraan strategis kedua negara, terutama dalam bidang pertahanan, pendidikan, energi, dan pengembangan teknologi. Selain itu, hubungan diplomatik yang semakin erat diharapkan mampu membuka peluang kerja sama yang lebih luas dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kepentingan nasional Indonesia. (ted)
