Surabaya (beritajatim.com) – Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) memperkuat kolaborasi Pentahelix untuk merumuskan peta jalan transformasi pemasaran bagi UMKM serta penguatan SMK menuju Go Global.
Pendekatan ini menjadi strategi baru untuk menghasilkan kebijakan yang lebih partisipatif, adaptif, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
Model kolaborasi Pentahelix yang melibatkan unsur akademisi, dunia usaha, masyarakat, pemerintah, dan media menjadi landasan Kemenko PM untuk meninggalkan pola kebijakan top-down yang selama ini dianggap kurang responsif.
Langkah ini diwujudkan melalui dua agenda strategis Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM yang berlangsung di Surabaya, Kamis (11/12/2025).
Acara tersebut mencakup Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema “Rencana Alternatif Kebijakan Transformasi Pemasaran Usaha Masyarakat” di Universitas Airlangga (UNAIR) dan Dialog Deputi bertema “SMK Go Global” di SMKN 10 Surabaya.
Partisipasi Publik Jadi Syarat Mutlak Perumusan Kebijakan
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menegaskan bahwa pelibatan elemen Pentahelix merupakan bentuk implementasi dari partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).
“Sebagai penyelenggara negara, tugas kami bukan sekadar menjalankan fungsi teknokrasi di balik meja. Kebijakan yang efektif tidak bisa lahir dari menara gading atau ruang hampa. Ia harus lahir dari percakapan yang tulus, perdebatan yang konstruktif, dan pemahaman mendalam atas ‘belanja masalah’ yang kami temukan langsung di lapangan,” ujar Leon dalam FKP di UNAIR.
Lewat rangkaian kunjungan ini, Kemenko PM berupaya memastikan bahwa kebijakan transformasi pemasaran UMKM dan penguatan pendidikan vokasi benar-benar berangkat dari persoalan nyata di lapangan.
Mengurai Hambatan Struktural dan Kultural UMKM
Jawa Timur dipilih sebagai lokasi FKP karena perannya sebagai barometer ekonomi nasional. Leon menyoroti bahwa tantangan UMKM saat ini tidak hanya terkait modal, tetapi juga pola pikir kewirausahaan dan kemampuan mengakses pasar digital.
“Banyak UMKM kita yang belum mampu menembus batas-batas digital, apalagi bersaing di pasar ekspor. Ini bukan hanya soal modal, tapi soal literasi pemasaran modern dan dukungan ekosistem,” tegas Leon.
Inisiasi Kebijakan “Pasar 1001 Malam”
Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat Kemenko PM, Abdul Muslim, memaparkan rancangan program “Pasar 1001 Malam” sebagai solusi untuk optimalisasi aset pemerintah yang belum dimanfaatkan.
“Paket kebijakan ‘Pasar 1001 Malam’ akan mengaktivasi aset-aset tersebut menjadi ruang promosi dan transaksi yang produktif bagi UMKM. Ini selaras dengan amanat PP No. 7 Tahun 2021 yang mewajibkan penyediaan minimal 30% area komersial infrastruktur publik bagi usaha mikro dan kecil,” jelas Muslim.
Kemenko PM juga telah bertemu beberapa kepala dinas Pemerintah Kota Surabaya untuk mengidentifikasi aset kota yang dapat digunakan sebagai pilot project program tersebut.
Mempersiapkan Generasi Vokasi yang Kompetitif Secara Global
Setelah FKP, rombongan Kemenko PM melanjutkan agenda “Belanja Masalah” di SMKN 10 Surabaya. Dialog dengan guru dan siswa dilakukan untuk memotret kesiapan pendidikan vokasi dalam menghadapi kebutuhan industri dan peluang kerja di luar negeri.
Leon menegaskan pentingnya peran lulusan SMK dalam mendukung ekonomi nasional.
“Dialog di SMKN 10 ini membuka mata kami tentang gap antara kurikulum, perangkat pendidikan, dan kebutuhan industri. Masukan dari para guru dan siswa hari ini menjadi bahan bakar utama kami dalam menyempurnakan program ‘SMK Go Global’,” ujarnya.
Sinkronisasi Kebijakan Pusat–Daerah Jadi Kunci
Mengakhiri kunjungan kerja, Leon menegaskan bahwa keberhasilan seluruh program bergantung pada keselarasan kebijakan pusat dan eksekusi di daerah.
“Tujuan kami satu: memastikan setiap kebijakan yang kami hasilkan benar-benar berakar dari kebutuhan nyata rakyat, bukan sekadar asumsi di tingkat pusat. Model dialog partisipatif seperti di Surabaya ini akan menjadi cetak biru kerja Kemenko PM ke depannya,” pungkasnya. (ted)
