Banyuwangi (beritajatim.com) – Musim kemarau melanda Kabupaten Banyuwangi yang mengakibatkan sejumlah wilayah kekeringan. Saat ini, tercatat 10 kecamatan terdampak musim panas ini.
Di antaranya, Kecamatan Wongsorejo, Bangorejo, Tegaldlimo, Singojuruh, Srono, Cluring, Siliragung, Pesanggaran, Kabat, dan Glagah. Akibatnya, sejumlah kecamatan ini kekurangan air bersih untuk konsumsi warga.
Pasalnya, kondisi sumur warga mengering sehingga sulit untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Melihat kondisi itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai mengambil langkah cepat.
Pemkab melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mulai mendistribusikan bantuan air bersih secara langsung ke wilayah terdampak maupun wilayah berpotensi kekeringan.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Guntur Priambodo mengatakan, pemkab telah menetapkan siaga kekeringan sejak beberapa bulan terakhir. Hal itu dikuatkan dengan surat keputusan (SK) bupati tentang siaga kekeringan di Banyuwangi.
“Sejak Juli lalu pemkab sudah menetapkan siaga kekeringan. Kami juga sudah memetakan sejumlah wilayah yang biasanya terkena dampak musim kemarau,” jelas Guntur, Minggu (13/10/2024).
Selain itu, kata Guntur, pihaknya juga telah melakukan mitigasi untuk mengantisipasi kekeringan berlanjut. Salah satunya dengan mendistribusikan air bersih ke daerah terdampak maupun berpotensi terdampak kekeringan.
“Pendistribusiannya dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyuwangi dengan mengirim tangki-tangki air bersih langsung ke titik-titik yang membutuhkan. Distribusi ini akan dilakukan hingga musim kemarau berakhir,” terang Guntur.
Guntur juga mengimbau agar masyarakat segera melapor jika mengalami kekurangan air. Sehingga tindakan cepat dapat segera ditindaklanjuti. “Sehingga pendistribusiannya bisa segera ditindaklanjuti oleh BPBD,” imbuhnya.
Dampak kemarau panjang yang berdampak kekeringan ini tidak hanga mengancam ketersediaan air bersih warga. Tapi, juga berdampak pada lahan pertanian di sejumlah wilayah.
Guntur menyebut, Pemkab melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan menerapkan sistem gilir untuk petani. Sistem gilir ini salah satunya dilakukan Koordinator Sumber Daya Air (Korsda) Wilayah Bangorejo.
“Sistem gilir ini diterapkan dengan melakukan sinkronisasi antara Himpunan Petani Pemakai Air (Hippa), PPA, dan Korsda,” pungkasnya. [rin/suf]
