Mojokerto (beritajatim.com) – Untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 yang bersih dan berintegritas, Polres Mojokerto Kota menggelar kegiatan Forum Group Discussion (FGD). FGD dengan peserta TNI-Polri dan ASN ini digelar di aula Sabha Mandala Madya Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, Senin (28/10/2024).
Dengan tema ‘Netralitas TNI-POLRI, ASN Penyelenggara Pilkada serta Pemetaan Kerawanan Pilwali Kota Mojokerto dan Pilgub Jatim”, FGD dihadiri Dandim 0815 Mojokerto Letkol Inf Rully Noriza, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Mojokerto Bobby Ruswin, Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto Usmuni, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto Dian Pratmawati, para Pejabat Utama (PJU) dan Kapolsek Jajaran Polres Mojokerto Kota, Camat se-Kota Mojokerto, Danramil se-Kota Mojokerto, Lurah se-Kota Mojokerto.
Bhabinkamtibmas dan Babinsa se-Kota Mojokerto, Ketua Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Kelurga (TP PPK) se-Kota Mojokerto, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) se-Kota Mojokerto dan Ketua Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) se-Kota Mojokerto.
Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Daniel, S. Marunduri menyampaikan perlunya sinergitas yang solid antar stakeholder terkait dan seluruh elemen masyarakat guna mensukseskan jalannya Pilkada Serentak Tahun 2024. “FGD ini bertujuan untuk memperkuat komitmen antar seluruh stakeholder dengan memegang teguh netralitas sesuai posisinya masing-masing,” ungkapnya.
Tahapan kampanye sedang berjalan, masih kata Kapolres Mojokerto Kota, masih ada masa tenang dan pemungutan serta penghitungan. Oleh karena itu, lanjutnya, pemetaan kerawanan di wilayah Kota Mojokerto mulai dari distribusi logistik hingga pungut dan hitung serta pasca harus dipersiapkan.
“Pemetaan kerawanan kita persiapkan dengan matang, terencana, terukur dan tepat. Waspadai segala kecurangan dan pelanggaran hukum yang terjadi saat jalannya Pilkada dengan mengintensifkan peran Tim Gakkumdu,” katanya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro menyampaikan bahwa Pilkada merupakan hal penting yang sudah diperhitungkan dengan baik guna memilih pemimpin yang baik dan amanah. “Kita selaku TNI, POLRI dan ASN harus netral dalam rangka penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024,” ujarnya.
Hal tersebut diharapkan untuk bisa memberi contoh kepada masyarakat Kota Mojokerto. Langkah strategis dalam menjaga pilkada seperti menghindari politisasi birokrasi, menghindari politik uang, menghindari mobilisasi SARA dan intimidasi di ruang publik dan media. Pelanggaran Pemilu harus ditindak tegas.
“Potensi sengketa hasil Pemilu harus dipetakan. Netralitas Pilkada adalah prinsip penting dalam demokrasi yang mengharuskan semua pihak terkait Pemilu untuk berprilaku netral dan tidak memihak kepada salah satu Kandidat atau parpol tertentu. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa Pilkada yang berlangsung merupakan proses yang adil dan bersih,” tuturnya.
Menurut orang nomor satu di lingkup Pemkot Mojokerto ini, ketidaknetralan dari satu pihak dapat menggangu integritas dan legitimasi Pilkada yang ada akhirnya dapat membahayakan demokrasi sebagai sistem politik. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur ini pun berpesan kepada para peserta.
“Saya berpesan junjung tinggi netralitas TNI-Polri, ASN berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan kepada salah satu parpol atau pasangan calon,” pungkasnya. [tin/ian]
