Pacitan (beritajatim.com) – Menjelang tahun ajaran baru, Dinas Sosial Kabupaten Pacitan mulai melakukan sosialisasi dan penjaringan calon siswa untuk program Sekolah Rakyat. Program pendidikan berasrama tersebut ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan seluruh pembiayaannya ditanggung pemerintah.
Melalui para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Dinsos mulai menginventarisasi calon siswa dari keluarga dampingan yang masuk kategori penerima manfaat.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Pacitan, Agung Mukti Wibowo mengatakan, proses penjangkauan calon siswa dilakukan sejak Maret hingga Juni 2026.
“Pendamping mulai bulan Maret sampai bulan Juni untuk penjangkauannya. Calon siswa dengan syarat Desil 1 sampai Desil 2, syarat utamanya itu untuk calon siswa Sekolah Rakyat ini,” katanya Jum’at (8/5/2026).
Selama proses penjaringan berlangsung, minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat disebut cukup tinggi, terutama untuk jenjang SMA. Menurut Agung, banyak warga mulai melihat manfaat nyata dari program tersebut bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Banyak yang minat untuk Sekolah Rakyat karena hasilnya sudah bisa dilihat. Siswa dan warga kurang mampu diwadahi oleh pemerintah melalui Sekolah Rakyat ini. Ini menjadi solusi ketika ada persoalan biaya,” ujarnya.
Meski demikian, hingga kini proses pendaftaran masih menunggu data resmi dari Kementerian Sosial RI terkait anak-anak yang masuk kategori Desil 1 dan Desil 2. Data tersebut nantinya akan disandingkan dengan data dari Dinas Pendidikan serta Kementerian Agama.
Setelah proses pencocokan data selesai, para pendamping PKH akan melakukan pengecekan langsung terhadap calon siswa untuk memastikan kelayakan serta kesiapan mereka mengikuti pendidikan berasrama.
“Termasuk juga mau atau tidaknya sekolah di Sekolah Rakyat. Nanti ada surat pernyataan dari orang tua dan siswa, karena sistemnya harus tinggal di asrama. Pengalaman tahun kemarin juga ada dinamika anak yang tidak betah,” jelasnya.
Sekolah Rakyat di Pacitan direncanakan menerima masing-masing tiga rombongan belajar (rombel) mulai jenjang SD, SMP hingga SMA. Setiap rombel akan diisi sekitar 25 hingga 30 siswa.
Menurut Agung, jenjang SD diperkirakan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program tersebut karena siswa harus tinggal di asrama jauh dari orang tua.
“Prediksi bersama, tingkat SD kemungkinan menjadi tantangan tersendiri karena harus berasrama,” pungkasnya. (tri/aje)
