Jakarta (beritajatim.com) – Jelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023, Pemerintah diminta menjamin keamanan stok pangan. Ini untuk mengantisipasi lonjakan harga lantaran tingginya serapan komoditas pangan.
Selain itu, Pemerintah juga diminta untuk memperkuat serapan pangan lokal. Sehingga diharapkan kebutuhan pangan bisa sepenuhnya dipenuhi dari dalam negeri demi mencegah inflasi.
“Inflasi itu kuncinya, biar harga tidak naik terus, pertama availability (ketersediaan) dari pangan,” kata Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti.
Jika stok pangan terjaga, kata Esther, demand (permintaan) akan meningkat. Sementara suplai bisa terjaga dan mencukupi, potensi kenaikan harga tidak akan terjadi.
“Maka yang harus dilakukan pemerintah ya, jaga stok pangan,” kata dia.
Inflasi, terang Esther, merupakan siklus tahunan yang terjadi pada bulan-bulan tertentu khususnya saat Natal, Tahun Baru, dan Lebaran. Untuk tahun ini, potensi inflasi masih dibayangi ancaman kondisi global yang belum menunjukkan tanda-tanda membaik.
“Spesial untuk tahun depan, inflasi cenderung tinggi karena dampak pandemi belum selesai. Mobilitas relatif belum balik 100 persen, ditambah konflik Rusia-Ukraina. Itu distribusi komoditas pangan dan energi terhambat,” ucap dia.
Sehingga, Esther menyarankan Pemerintah juga berfokus mengurangi ketergantungan pada komoditas pangan impor. Kebutuhan diusahakan dipenuhi dari dalam negeri dengan bahan pangan lokal.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa menyebut, salah satu penyumbang terbesar inflasi pangan adalah beras yang harganya akan naik hingga awal 2023. Hal ini wajar secara historis, dan tidak akan terlalu mendorong naiknya inflasi pangan.
“Harga naik, pasti karena memang siklusnya seperti itu, harga beras naik saat panceklik, siklus yang umum saja. Wajar saja. Berdasarkan data terakhir, sampai akhir Desember masih ada stok 1,8 juta,” kata Andreas.
[berita-terkait number=”5″ tag=”ancaman-inflasi”]
Untuk itulah, inflasi dari sektor pangan mestinya masih bisa terjaga. Apalagi, berdasarkan data Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, terdapat stok 1,8 juta ton beras yang tersedia di penggilingan di seluruh Indonesia.
Sementara Perum Bulog menyampaikan stok beras saat ini hanya tersedia di level 594 ribu ton. Padahal pemerintah menargetkan cadangan beras Bulog minimal 1,2 juta ton. Untuk itu Bulog meminta untuk bisa melakukan impor beras.
Tetapi, Andreas berpandangan lain. Dia mengkritisi rencana impor beras.
“Kalau dipaksakan impor, katakan masih ada negosiasi, baru masuk 2-3 bulan lagi,ketika panen raya, beras impor datang,” kata Andreas.
Lagi pula, sudah tiga tahun ini kita berhasil swasembada beras. Petani pun merasakan harga yang baik untuk mereka.
“Petani sedang menikmati harga yang bagus untuk padi, gabah kering panen, biar menikmati yang bagus ini,” jelas Andreas.
Hanya saja, Andreas meminta pemerintah mengkaji ulang penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih dinikmati petani kecil. Pemerintah diminta memperbaiki pola penyaluran KUR.
“Karena paling penting bagaimana dia bisa diakses petani kerja, bukan middle men, petani dengan penggilingan padi atau UMKM. Petani yang on farm yang bisa menikmati KUR kurang dari 1 persen,” tandas Andreas.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat Rakortas TPIP-TPID, melakukan penyaluran KUR senilai Rp3,1 miliar secara simbolis kepada 10 debitur KUR di wilayah Pontianak guna mendukung ketahanan pangan.
Pemerintah, lanjut Airlangga juga berupaya untuk mengatasi potensi kenaikan harga jelang akhir tahun. Beberapa di antaranya dengan memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), penggunaan dana daerah, dan memperkuat kerja sama antar daerah (KAD).
“Pemerintah meminta agar Pemerintah Daerah menggunakan dana daerah terutama untuk mendukung logistik, tadi ada beberapa daerah yang belum menggunakan dana tersebut. TPIP akan membuat surat, agar ini bisa dimanfaatkan dan kemudian beberapa hal yang menjadi catatan bahwa ke depan inflasi ini perlu ditangani secara lebih baik agar pertumbuhan ekonomi kita bisa berkualitas. Itu bisa dicapai kalau inflasinya bisa ditekan,” ungkap Airlangga. [hen/beq]
