Pascakepemimpinan KH Azhar Basyir, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memasuki era baru. Figur yang memegang jabatan sebagai orang pertama di organisasi Islam Modernis ini tak lagi memiliki gelar kiai haji (KH).
Figur intelektual berpendidikan modern dengan kapasitas keulamaan yang mumpuni dipercaya memegang ormas Islam yang didirikan KH Ahmad Dahlan ini.
Ada 3 figur intelektual berpendidikan modern yang memegang PP Muhammadiyah pasca kepemimpinan KH Azhar Basyir. Ketiganya adalah Prof Dr HM Amien Rais, MA; Prof Dr Ahmad Syafi’I Ma’arif MA; dan Prof Dr Din Syamsuddin, MA. Ketiganya berpendidikan Barat (Baca: Amerika Serikat) dengan kemampuan ilmu keagamaan yang tak diragukan. Bahkan, Din Syamsuddin pernah menjabat ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Amien Rais dan Syafi’i Ma’arif merupakan dua intelektual Islam dari Muhammadiyah yang pernah mengenyam pendidikan doktoral (S3) di Chicago of University Amerika Sekarang. Sedang Din Syamsuddin menyelesaikan program doktor di University of California Los Angeles (UCLA) Amerika Serikat, di jurusan Interdepartmental Programme in Islamic Studies.
Amien Rais dan Syafi’i Ma’arif adalah dua intelektual Islam Indonesia yang pernah berguru langsung kepada Prof Fazlur Rahman, seorang ahli Islam ternama yang mengajar di banyak kampus besar di Amerika Serikat. Prof Dr Nurcholis Majid (Cak Nur) juga pernah menjadi ‘santri’ Prof Fazlur Rahman di Chicago of University Amerika Serikat.
Amien Rais, Syafi’i Ma’arif dan Cak Nur merupakan tiga intelektual Islam Indonesia hasil pendidikan dari Amerika Serikat dengan kemampuan dan reputasi keilmuan yang mumpuni. Amien mengajar di Fisipol UGM Yogyakarta, Syafi’i sebagai guru besar Universitas Negeri Yogyakarta dan Cak Nur menjadi guru besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Ketiga tokoh intelektual muslim Indonesia ini dikenal sebagai pendekar Chicago. Hal itu merujuk pada lembaga pendidikan tinggi yang mereka lakoni ketika menempuh program doktor di Amerika Serikat.
KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), intelektual dan tokoh utama Islam Tradisional (NU), menyebut ketiga tokoh tersebut sebagai generasi pertama cendekiawan muslim dari Universitas Chicago. Uniknya, hingga sekarang mereka tetap dinilai mewakili angkatan pertama, karena belum muncul generasi keduanya.
Sebelum itu, ada intelektual muslim Indonesia ternama yang lulus dari universitas lainnya di luar negeri. Misalnya, Prof A Ali Mukti Ph.D, Menteri Agama kabinet pertama Presiden Soeharto, merupakan alumni Universitas McGill di Montreal, Kanada dan Prof Harun Nasution yang dikenal sebagai intelektual Islam ternama dan mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Alumni McGill, tulis Gus Dur, hampir semuanya menjadi “agen pencerahan” yang bersikap serba-terbuka kepada “hal-hal baru”, termasuk gagasan kerukunan antarumat beragama.
Kelompok ini kemudian menguasai Departemen Agama sejak Profesor A. Mukti Ali menjabat Menteri Agama pada tahun 1970-an. Prof A Ali Mukti sebelum menempuh pendidikan di Universitas McGill di Montreal, Kanada pernah nyantri di Pondok Termas di Kabupaten Pacitan, Jatim. Tokoh Islam lainnya yang pernah nyantri di Pondok Termas Pacitan adalah KH Ali Maksum, yang di kemudian hari menjabat sebagai Rais Aam PBNU dan pimpinan Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.
Sekali pun ketiga tokoh Islam itu memiliki sejumlah perbedaan pandangan, misalnya Cak Nur yang berangkat dari keterbukaan sikap yang ditunjukkan peradaban Islam di puncak kejayaannya, sekitar sepuluh abad lalu: keterbukaan yang membuat Islam mampu menyerap yang terbaik, dari mana pun datangnya, kata Gus Dur, karenanya Cak Nur selalu menekankan pentingnya mencari persamaan di antara semua agama dan semua kebudayaan.
Inklusivitas Islam haruslah dipertahankan kalau vitalitas agama terakhir itu ingin dapat dilestarikan. Cak Nur terkenal dengan semboyan: “Islam yes, partai politik (Islam) no”.
Di sisi lain, kata Gus Dur, pandangan Amien Rais terkenal dengan orientasi “cara hidup Islami” yang ditumbuhkannya di kampus-kampus selama ini. Cara hidup tersebut bermula dari kesungguhan berpegang pada Islam sebagai sumber nilai-nilai yang unik.
Menurut pandangan ini, tambah Gus Dur, mau tidak mau kaum muslim harus memperhatikan dunia politik, yang akan melestarikan kekhasan Islam melalui pelestarian nilai-nilainya dalam sebuah sistem sosial yang utuh. Arti kekuasaan politik menjadi sangat penting sebagai alat upaya pelestarian itu.
Sedang pandangan Syafi’i Ma’arif, menurut Gus Dur, tidak begitu risau dengan prospek kekhasan Islam sebagai sebuah sistem seperti anggapan Amien Rais. Ia lebih dekat pada pandangan Nurcholish, yang mengutamakan aspek kultural Islam.
Tetapi, sebagai “orang organisasi”, Syafi’i Ma’arif ia juga menekankan arti penting upaya memasuki pusat-pusat kekuasaan (power centers).
Ketiga pendekar Chicago itu sama-sama memiliki komitmen untuk mengembangkan Islam sebagai cara hidup, dalam bentuk sistematik atau “hanya” kultural. Mereka juga sama-sama merasakan kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan kaum muslim di segala bidang, untuk mengejar ketertinggalan mereka selama ini.
Peran dan kiprah strategis mereka di bidang sosial kemasyarakatan dan politik kenegaraan di Indonesia sangat besar. Ketiganya bersama tokoh dari sayap ideologi lainnya, kaum Nasionalis, Sosialis, Islam Tradisional (NU), dan berbagai paham ideologi kontemporer lain menjadi lokomotif gerekan reformasi di Indonesia: proses perubahan dan pembaruan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan secara inkremental dan berkelanjutan.
Perubahan politik secara gradual yang berdampak pada sirkulasi elite politik nasional yang selama 32 tahun didominasi kaum militer berubah ke elite sipil. Saham politik dan sosialnya ketiga tokoh Islam itu tak mungkin dinafikan. Sekiranya ada kekuatan yang mencoba mencibir peran strategis ketiganya dalam konteks perubahan politik nasional di akhir abad 20, pandangan tersebut hakikatnya ahistoris.
Yang membedakan Amien Rais di satu sisi dengan Syafi’i Ma’arif dan Din Syamsuddin di sisi lainnya adalah relasinya dengan politik praktis. Amien Rais setelah beberapa tempo memimpin PP Muhammadiyah kemudian terjun ke politik praktis. Dia membidani kelahiran Partai Amanat Nasional (PAN), pernah sebagai ketua umum dan duduk sebagai semacam dewan syuro di PAN.
Akibat perbedaan pandangan politik dalam relasinya dengan kekuasaan politik pascapemilu 2019, kubu Amien Rais akhirnya terdepak dari PAN. Mantan ketua umum PP Muhammadiyah ini lantas mendirikan Partai Ummat.
Langkah yang ditempuh Syafi’i Ma’arif dan Din Syamsuddin berbeda dengan Amien Rais. Keduanya tak terjun di lapangan politik praktis. Begitu pun sikap dan pandangan politik Syafi’i Ma’arif dalam konteks dengan rezim politik Presiden Jokowi berbanding terbalik dengan Amien Rais.
Amien adalah representasi kekuatan oposisi politik terhadap rezim Jokowi. Langkah politik yang ditempuh Syafi’i adalah pendukung politik rezim Jokowi. Dalam konteks tertentu, rezim Jokowi menempatkan Buya Syafi’i sebagai ‘Guru Bangsa’ yang sangat dihormati dan didengarkan input dan pandangan-pandangan politiknya.
Sedang Din Syamsuddin menampakkan sikap kritis konstruktif terhadap rezim Jokowi, kendati sikap politik Din lebih moderat. Din juga tak terjun langsung di lapangan politik praktis seperti Amien Rais, kendati sebelum era reformasi 1998,, Din adalah politikus intelektual di Partai Golkar bersama Hajriyanto Y Thohari, mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah yang lama aktif dan konsisten berkiprah di Partai Golkar sejak era Orde Baru Soeharto hingga sekarang.
Sekalipun memiliki pandangan dan sikap politik berseberangan, terutama relasinya dengan rezim politik Jokowi, ketiga tokoh Islam Modernis dan mantan ketua umum PP Muhammadiyah ini tak pernah berpolemik secara terbuka di ruang publik. Mereka mampu menahan dan memiliki toleransi politik tinggi atas perbedaan sikap serta pandangan politik yang berbeda di ruang publik. Sehingga tak ada fragmentasi sosial politik di internal keluarga besar Muhammadiyah akibat pandangan politik yang berseberangan antarelitenya.
Selain itu, kematangan dan kedewasaan politik warga Muhammadiyah sangat matang. Pilihan-pilihan politik mereka lebih rasional dan tak bersifat paternalistik. Mereka lebih matang, rasional, dan otonom dalam menentukan pilihan politiknya. [air/bersambung]
