Blitar (beritajatim.com) – Belakangan ini isu soal calon tunggal pada gelaran Pemilihan Wali Kota Blitar 2024 semakin mencuat ke publik. Bergabungnya sejumlah partai politik ke PDIP semakin mempertebal isu calon tunggal.
Dengan kondisi itu maka potensi terjadinya calon tunggal dan bumbung kosong di Kota Blitar akan semakin mungkin terjadi. Saat ini PDIP sendiri masih tengah menimbang siapa yang bakal ditunjuk sebagai Calon Wali Kota Blitar 2024 mendatang.
Meski nama tersebut saat ini telah mengerucut pada Bambang Rianto atau Bambang Kawit. Hal itu tidak lepas atas surat tugas yang diterima Bambang Kawit beberapa waktu lalu.
Kondisi itu ternyata juga dicermati oleh peserta penjaringan bakal calon wali kota lainnya. M. Trijanto salah satunya, peserta penjaringan Bacawali PDIP itu ikut menyoroti isu calon tunggal dan proses seleksi calon wali kota.
“Percuma diadakan pemilukada 2024 yang habiskan anggaran sekitar 25 milyar, kalau ujung ujungnya cuma bumbung kosong. Masak mufakat dulu antar elit parpol dalam menentukan pemenang, lalu seakan-akan terjadi musyawarah melalui pemilihan kepala daerah, praktek demokrasi sepertinya terdegradasi oleh kepentingan elit,” ungkap Trijanto, Senin (15/07/2024).
Menurutnya jika benar Pilwali Kota Blitar hanya diikuti satu calon hal itu adalah sebuah kemunduran demokrasi. Pasalnya selama ini belum pernah Kota Blitar menggelar Pilkada yang hanya diikuti oleh satu orang saja.
Ia pun melontarkan kritikan pedas soal praktik Pilkada Kota Blitar tahun 2024 ini. Menurutnya, saat ini Pilwali Kota Blitar terkesan elitis dan lobi tertutup, tanpa memperhatikan kapasitas, kapabilitas dan track record setiap calon yang akan diusung.
“Salah satu tolok ukur dalam penjaringan calon setiap partai salah satunya bisa memakai mimbar bebas yang dilihat oleh masyarakat. Sehingga terlihat kapasitas dan kapabilitas visi misi yang disampaikan serta respon tanggapan masyarakat. Tidak hanya mengandalkan lobi lobi tertutup di Jakarta,” ungkapnya.
Peserta penjaringan lain yang juga bersuara soal Pilwali Kota Blitar adalah Suharyono. Menurutnya sudah seharusnya pemilihan kepala daerah berjalan secara demokratis dan fair, transparan dan beradu program.
“Dengan begitu, masyarakat bisa menerima hasil pilkada dengan legawa, sehingga cita-cita masyarakat menjadi lebih sejahtera, tata kelola pemerintahan lebih baik, dan melayani akan terwujud karena didukung oleh semua stakeholder,” ungkapnya.
Meski begitu Suharyono bakal menerima semua keputusan soal hasil penjaringan yang dilakukan PDIP. Ia hanya fokus pada proses dirinya dan tak mau ikut campur pada calon lain.
“Kalau tidak ada yang memberikan rekom ke saya. Saya legawa saya akan tetap jadi ASN,” tutupnya. [owi/aje]
