Jakarta (beritajati.com) – Perayaan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2023 menandai 78 tahun perjuangan bangsa, sambil tetap memandang pada tujuan menjelang Indonesia Emas pada tahun 2045. Dalam pidato kenegaraannya pada Rabu (16/8/2023), Presiden Joko Widodo menyebutkan peluang menuju Indonesia Emas beberapa kali, namun sayangnya, urgensi perlindungan dan restorasi hutan serta lahan yang saat ini tengah dilanda kebakaran di berbagai titik, tidak pernah disoroti. Fenomena El Nino juga memperburuk situasi kebakaran hutan dan lahan. Banyak yang memprediksi bahwa musim karhutla tahun ini akan lebih parah dibandingkan dua tahun sebelumnya (2021-2022).
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memperingatkan bahwa dampak dari iklim ekstrem El Nino di Indonesia dapat menyebabkan penurunan curah hujan dan meningkatkan risiko kekeringan. Tahun 2024 bahkan diproyeksikan menjadi tahun yang paling panas di dunia.
Namun, kenyataan di lapangan seperti yang diungkapkan oleh Auriga Nusantara selama dua dekade terakhir (2001-2019), menunjukkan bahwa manusia juga berkontribusi besar dalam karhutla. Sebagian besar titik panas berada di lahan gambut, terutama di Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Papua. Ini membuat upaya pemadaman semakin sulit, karena api merambat di dalam lapisan gambut dan menyebabkan asap yang meresahkan.
“Analisis dari Auriga Nusantara atas data titik panas selama dua dekade terakhir menunjukkan pola yang berulang-ulang dan berlokasi di tempat yang sama secara administratif. Titik panas ini cenderung meningkat di bulan yang sama di kabupaten yang sama di 7 provinsi; Riau (19% dari hotspot), Kalimantan Tengah (19%), Kalimantan Barat (13%), Sumatera Selatan (12%), Jambi (5%), Papua (5%), dan Kalimantan Selatan (4%). Melihat lebih dalam, titik panas berulang ini tidak hanya berada di dalam konsesi monokultur, tetapi juga di wilayah konservasi. Data hotspot juga menunjukkan munculnya pusat-pusat baru api di provinsi-provinsi yang sebelumnya kaya hutan, seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Utara,” ungkap Timer Manurung, Ketua Auriga Nusantara.
Konsesi monokultur merujuk pada konsesi lahan yang hanya ditanami satu jenis tanaman. Lebih lanjut, Timer menambahkan bahwa ketujuh provinsi tersebut kaya akan lahan gambut. Sebagai contoh, pada tahun 2019, salah satu tahun dengan jumlah karhutla tertinggi di Indonesia, titik panas pada lahan gambut paling banyak terjadi di Sumatera, yakni di Jambi, Sumatera Selatan, dan Riau. Ketiga provinsi ini juga mencatat rekor jumlah titik panas terbanyak pada lahan gambut selama dua dekade terakhir.
Pendekatan serupa juga diambil oleh Pantau Gambut yang melaporkan peningkatan polusi udara dan kasus karhutla yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Hanya dalam bulan Agustus hingga 13 Agustus 2023, Pantau Gambut mencatat lebih dari 4.175 hotspot di dalam Kawasan Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG), tersebar di 212 area KHG yang ada di 81 kabupaten/kota di 18 provinsi. Selain itu, ada juga hotspot yang terdeteksi di dalam 27 konsesi korporasi
“Dalam beberapa tahun terakhir, investasi dalam industri ekstraktif dan monokultur skala besar mengalami pergeseran dari wilayah barat Indonesia ke timur, termasuk Papua. Ini membawa konsekuensi meningkatnya risiko bencana ekologi seperti karhutla dan banjir. Jika dilihat secara proporsional, Provinsi Papua Selatan memiliki Kawasan Kesatuan Hidrologi Gambut yang paling rentan, sedangkan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kawasan rentan terluas,” ungkap Iola Abas, Koordinator Nasional Pantau Gambut.
Iola berpendapat bahwa proyek strategis nasional seperti lumbung pangan atau food estate juga meningkatkan risiko terjadinya karhutla. Pengalihan fungsi lahan gambut dari hutan menjadi lahan untuk keperluan lain memicu terjadinya kebakaran.
“Contohnya, dalam kasus Kawasan Kesatuan Hidrologi Gambut di wilayah Sungai Ifuleki Bian–Sungai Dalik di Provinsi Papua Selatan, merupakan daerah yang paling rentan terhadap karhutla.3 Upaya restorasi lahan gambut sebenarnya sudah seharusnya dilakukan sejak 20 tahun lalu. Sayangnya, hingga saat ini, pemerintah belum memberikan perhatian serius terhadap restorasi lahan gambut dan hanya sebatas pernyataan seremonial. Inilah mengapa karhutla masih terus terjadi,” tegasnya.
Langkah-langkah Mitigasi dalam Kebijakan Pemerintah
Pemerintah sebenarnya sudah berkomitmen untuk mencegah dan mengatasi karhutla melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Namun, kesenjangan sering terjadi, terutama dalam hal kebijakan, anggaran, kelembagaan, dan implementasi.
Yayasan Madani Berkelanjutan mengenalkan konsep Area Indikatif Terbakar (AIT) sebagai alat bantu penanggulangan karhutla di Indonesia. AIT memberikan gambaran pergerakan kebakaran dari bulan ke bulan dengan lebih cepat (near real-time), memungkinkan upaya pencegahan untuk dilakukan sebelum karhutla merajalela.
“Analisis AIT menunjukkan bahwa karhutla tahun 2023 akan lebih parah daripada tahun 2022. Sampai Agustus 2023, sekitar 262.000 hektar lahan telah terbakar atau sedang terbakar. Dan 85% dari luas area tersebut terbakar dalam dua bulan terakhir. Padahal, El-Nino belum mencapai puncaknya hingga September. Hasil analisis ini seharusnya menjadi ‘alarm’ bagi para pemangku kepentingan untuk segera mengambil tindakan guna mengendalikan karhutla sebelum semakin meluas,” ungkap Nadia Hadad, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan.
Dalam usaha penanggulangan karhutla, kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah harus berkolaborasi sesuai dengan mandat masing-masing. “Kami mencatat bahwa luas Area Indikatif Terbakar telah meningkat secara signifikan di wilayah izin hutan tanaman, perkebunan kelapa sawit, konsesi pertambangan, serta konsesi migas dalam dua bulan terakhir. Hal ini seharusnya menjadi perhatian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, dan para kepala daerah. Sayangnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak termasuk dalam lembaga yang ditugaskan oleh Inpres No. 3 Tahun 2020,” jelas Nadia. Ia juga mengingatkan bahwa dari 10 provinsi dengan AIT terluas, yaitu Aceh dan Papua, masih belum mengumumkan status Siaga Darurat Karhutla.
Salah satu langkah mitigasi lainnya adalah mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dalam mengatasi bencana, dengan berbasis pada konservasi ekosistem dan tata ruang. Kolaborasi dari berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan pendekatan mitigasi yang berkelanjutan, yang juga memastikan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang efektif juga harus mencakup kearifan lokal dan fungsi ekologis wilayah.
Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melindungi lingkungan dan mengurangi risiko karhutla. Gita Syahrani, Kepala Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) periode 2017-2023, menggarisbawahi pentingnya menyatukan upaya konservasi hutan dengan strategi ketangguhan bencana dalam perencanaan jangka panjang, menengah, dan langkah-langkah spesifik untuk pencegahan dan penanggulangan bencana. Perencanaan dan alokasi anggaran yang matang dapat membantu daerah untuk mencapai sinergi antar dinas dan pemangku kepentingan, dan beradaptasi dengan baik terhadap iklim ekstrem saat ini, seperti musim kemarau yang panjang dengan pengaruh El Nino.
“Pada tahun 2025, semua rencana perencanaan nasional dan daerah akan berakhir. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045, yang proses penyusunannya dimulai tahun ini, telah mencakup perlindungan ekosistem penting di daerah masing-masing, termasuk hutan dan lahan gambut, untuk meningkatkan ketangguhan terhadap bencana. Dokumen perencanaan juga harus memandu proyek-proyek prioritas nasional dan daerah agar mendukung pengembangan model ekonomi dan usaha yang berkontribusi pada ketangguhan bencana, seperti dengan membentuk kelompok masyarakat peduli api, melakukan patroli wilayah oleh desa, dan mengembangkan komoditas ramah hutan dan gambut untuk mempertahankan kelestarian biofisik,” ujar Gita.
Ketika RPJP nasional dan daerah telah mengintegrasikan aspek ketangguhan bencana secara baik, maka semua perencanaan jangka menengah untuk 20 tahun mendatang akan memiliki perspektif yang sejalan. Bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Tim Kerja Advokasi dari Koalisi Ekonomi Membumi (KEM), seluruh kabupaten anggota LTKL dan kabupaten terpilih lainnya akan memulai proses penyusunan RPJP Daerah dengan bimbingan Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS, dan Kementerian/Lembaga pendukung lainnya pada tahun 2023. Melalui proses ini, inovasi-inovasi yang telah berhasil diimplementasikan di kabupaten-kabupaten tertentu untuk melibatkan berbagai pihak juga dapat diterapkan di daerah lain. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Sigi yang telah memberikan perhatian pada konservasi hutan. Langkah-langkah yang diambil oleh Kabupaten Sigi, seperti Cagar Biosfer Lore Lindu, Sulawesi Tengah, dapat menjadi inspirasi untuk mencegah karhutla dan menjaga keanekaragaman hayati.
Di sisi lain, mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan akibat curah hujan yang rendah, Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 300.2.3/1163/KEP-BPBD/2023. “Selain menetapkan status siaga darurat, langkah-langkah pengendalian juga telah dilakukan, termasuk pembentukan pos komando satgas gabungan penanganan karhutla dengan patroli terpadu di 14 Kecamatan, pemeriksaan hotspot, serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai tata cara membuka lahan. Semua langkah ini merupakan implementasi dari Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang tata cara pembukaan lahan,” ujar Jarot, Bupati Sintang. [beq]
