Jember (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Bupati Hendy Siswanto agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan publik di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Bupati perlu dikelilingi tim birokrasi yang solid dan memahami aturan main serta penerjemahannya di lapangan.
Hal ini dikemukakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi, Sabtu (7/5/2022), menyusul kehebohan penertiban baliho partai politik dan organisasi masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja pekan ini. Gara-gara penertiban itu, Hendy harus minta maaf.
Penertiban oleh Satpol PP berawal dari keinginan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak reklame yang hanya mendapat Rp 1,6 miliar pada April 2022.
Sasaran penertiban sebenarnya adalah reklame dan baliho yang tak berizin dan tak membayar pajak. Namun baliho-baliho ucapan Idulfitri oleh tokoh masyarakat dan partai pun ikut kena razia.
Ini yang membuat kalangan partai geram, karena sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011, reklame partai dan ormas termasuk dalam kategori tak dikenai pajak daerah.
“Saya melihat bupati ini betul-betul dikelilingi tim yang kuat. Garis birokrasi harus berjalan. Sebelum surat-surat (dari organisasi perangkat daerah) keluar, bupati harus tahu, karena efeknya kepada bupati,” kata Ayub.
Ayub mencontohkan surat yang diterbitkan Satpol PP tertanggal 27 April 2022 yang meminta bantuan kecamatan untuk menertibkan baliho dan reklame partai politik. “Apakah konsiderannya benar dan sebagainya, butuh koreksi. Ini sepertinya ada tali birokrasi yang putus. Jadi sebelum surat-surat penting yang dikeluarkan berdasar perintah bupati, bupati harus tahu,” katanya.
“Bukan hanya itu saja. Kenapa program bupati banyak yang lambat dan tidak berjalan dengan baik? Ini sepertinya birokrasi di bawah tergagap-gagap dalam melaksanakan eksekusi, karena selama lima tahun birokrasi seperti itu. Butuh proses. Ini peran sekretaris daerah bagaimana sebagai penanggung jawab birokrasi. Seharusnya sekda berperan,” kata Ayub.
[berita-terkait number=”4″ tag=”bupati-hendy-siswanto”]
“Sejak awal saya ngomong, melakukan penertiban tidak ada masalah, asalkan sesuai aturan. Jangan menegakkan peraturan daerah (perda) dengan menyalahi perda,” kata Ayub.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Madini Farouq tidak ingin bupati dikelilingi orang-orang yang berkarakter ‘asal bapak senang (ABS)’. “Mereka membiarkan ketika bupati mau ‘masuk jurang’, karena takut mengatakan yang sebenarnya,” katanya.
“Bupati harus didampingi orang-orang yang berani berkata benar kepada beliau, sehingga tidak sampai melakukan kesalahan. Dua kali bupati meminta maaf. Pertama, soal honor pemakaman, dan sekarang soal penertiban baliho. Jangan sampai untuk yang ketiga kalinya bupati minta maaf, yang artinya jangan sampai bupati melakukan kesalahan untuk yang ketiga kalinya. Mudah-mudahan ini jadi kesalahan yang terakhir, sehingga membuat bupati harus minta maaf,” kata Madini. [wir/ted]
