Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

Tim Gabungan Kejari Kabupaten Pasuruan Mulai Selidiki Plaza Bangil dan Unsur

Pasuruan (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan menggandeng Disperindag dan BPN melakukan kroscek terkait kasus Plaza Bangil lama dan Plaza Untung Suropati. Tim gabungan ini melakukan investigasi dan meminta keterangan sejumlah pedagang. Hal ini guna melengkapi penyelidikan terkait kasus yang merugikan negara sebesar Rp 37 milyar.

“Hari ini tim gabungan sedang melakukan investigasi di dua lokasi. Tim gabungan ini terdiri dari tim penyidik Kejari Kabupaten Pasuruan, Disperindag Kabuoaten Pasuruan, dan BPN,” kata Denny Saputra, Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan, Rabu (7/9/2022).

Denny juga menjelaskan selama investigasi para pedagang sudah memiliki bukti sertifikat hak milik. Namun, sebenarnya aset yang ditempati oleh pedagang tersebut merupakan milik Pemerintah Daerah.


Bahkan terdapat pedagang yang menempati stan memiliki sertifikat tanah. Tak hanya itu, tim gabungan investigasi juga menemukan adanya sewa menyewa stan. “Banyak kejanggalan mulai dari punya sertifikat tanah sampai ada sewa menyewa stan. Sedangkan orang yang sudah menyewa stan dirinya sudah merasa membayar jadi gak mau bayar retribusi,” sambungnya.

Senada juga dikatakan Mada salah satu tim penyidik Kejari Kabupaten Pasuruan, bawah para pedagang Plaza tidak membayar retribusi karena mereka menyewa ke orang. Harga sewa yang dibayar pedagang ke penyewa hingga Rp 12 juta pertahun. “Contohnya pedagang boneka, ia menyewa ke orang lain sampai Rp 12 juta setiap tahunnya. Kalau di Pemda hanya Rp 3 juta pertahun,” ujar Mada.

Lanjut Mada, dirinya akan terus mencari tahu kemana larinua uang sewa stan. Sehingga untuk kedepannya uang sewa bisa masuk Kas Daerah (Kasda). Tak hanya itu dirinya juga akan menyelidiki hak kepemilikan sertifikat tanah. Selama investigasi Mada masih menemukan satu pedagang yang memiliki sertifikat tanah. “Data yang kita pegang ada satu pedagang yang memiliki bukti sertifikat hak milik. Ini yang kita dalami bagaimana bisa aset negara menjadi hak milik,” tanyanya.

Bhakti, Kasi Operasional dan Kemanfaatan Disperindag Kabupaten Pasuruan mengatakan hanya beberapa padagang Plaza yang membayar retribusi ke Pemda. Namun, para pedagang yang membayar retribusi tidak banyak. “Sudah ada yang bayar retribusi di Pemda, tapi gak banyak. Tidak capai 50 persen pedagang yang membayar retribusi ke Pemda,” ujar Bahakti. (ada/kun)


Apa Reaksi Anda?

Komentar