Hukum & Kriminal

Lima Warga Korban Lumpur Luar Peta Minta Ganti Rugi Segera Dibayar

Sidoarjo (beritajatim.com) РPasca putusan atau ditolaknya PK yang diajukan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo kini menjadi Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS)  dan Menteri Pekerjaan Umum (PU), lima warga korban lumpur di luar peta terdampak dari Desa Besuki Kecamatan  Jabon mendesak pemerintah segera memberikan pelunasan ganti rugi mereka.

Korban lumpur atau hak waris yang berhak itu atas nama Thoyib Bahri, Abdur Kosim, Musriah, Marfah dan Mutmainah. Mereka mempunyai 7 berkas tanah yang belum dibayar ganti rugi oleh BPLS.

Padahal warga lainnya di luar peta seperti di Desa Besuki, Pejarakan dan Kedung Cangkring Kec. Jabon sudah menerima ganti rugi pada tahun 2010 lalu. Sementara mereka sama sekali belum mendapat ganti rugi.

Thoyib menjelaskan, mereka merupakan warga korban lumpur di luar peta terdampak yang termasuk dalam Perpres nomor 48 tahun 2008. BPLS tidak bersedia membayar ganti rugi karena ada perbedaan pendapat dalam menentukan status tanah mereka.

Menurut BPLS, tanah milik kelima warga merupakan tanah basah. Sementara lima warga ini berpendapat jika tanah mereka merupakan tanah kering.

“Kalau tanah basah harganya cuma Rp 120 ribu per meter. Kalau tanah kering harganya Rp 1 juta. BPLS mau membayar sesuai klaim mereka, tanah basah. Jelas kita semua keberatan dan akhirnya sampai ke meja hijau PN Sidoarjo,” kata Thoyib Jumat (26/12/2019).

Thoyib menerangkan, sebetulnya BPLS tak perlu meributkan status tanah tersebut karena Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo sudah menetapkan tanah tersebut dengan status tanah darat/kering dengan nomor 129/PDP.P/2010 PN Sidoarjo. Selanjutnya di tingkat banding di PT dan Kasasi MK, warga korban lumpur yang memenangkan.

“Upaya terakhir, yakni PK yang diajukan oleh BPLS, juga ditolak. Sedangkan putusan yang turun milik saya. Sedangkan 4 milik warga lainnya putusannya belum turun,” tandasnya.

Thoyib menjelaskan, dirinya mempunyai luas tanah 3.222 meter persegi, Abdur Kosim 4.100 meter persegi, Musriah dan Marfah (kakak adik) 1.930 meter persegi, dan Mutmainah 8.100 meter persegi. Total luas tanah mereka adalah 17 ribu meter persegi.

Jika merunut pada keputusan PN Sidoarjo tentang status tanah itu, maka 5 orang tersebut berhak atas ganti rugi sekitar Rp 17 miliar. Thoyib berharap agar pemerintah segera memberikan ganti rugi. Termasuk hakim PK segera menolak pengajuan untuk 4 warga lainnya.

“Kami berharap hakim yang menangani kasus PK untuk 4 teman saya lainnya, hakimnya tetap sama dan putusannya menolak PK yang diajukan oleh BPLS dan Menteri PU tersebut. Dan selanjutnya, gantj rugi yang menjadi hak kita semua, dibayar lunas,” harap Thoyin.

Meski putusan PK sudah ada, Thoyib mengaku berjanji akan terus mengawal kasus penyeleseian ganti rugi itu tetap berlima bersama teman-temannya, dan putusannya sama dimenangkan oleh warga korban lumpur.

Mohammad Ekdar salah satu ahli berharap kasus ganti rugi sampai ke tahap terakhir PK ini segera diputuskan. Ekdar dan korban lumpur lainnya berkeinginan putusan PK nanti berpihak ke korban lumpur. “Kami berharap yang menangani PK, hakimnya sama dan semua di tolak dan hak kami ini diberikan,” ingin Ekdar.

Ekdar mengaku, dirinya dan keluarga sudah terlunta-lunta dan kehabisan biaya hidup maupun tenaga dalam berjuang untuk meraih haknya. Selama hidup, dirinya bersama 4 warga korban lumpur lainnya, sudah banyak hutang dan lainnya. “Kami sudah bersusaah payah dalam menjalani hidup pasca aset tanah dan rumah kami tenggelam oleh lumpur,” imbuhnya. (isa/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar