Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mulai menggalakkan gerakan hemat energi dan bahan bakar minyak (BBM) dengan memberi contoh langsung, yakni bersepeda ke kantor dan mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi efisiensi energi di daerah, sekaligus mendorong perubahan pola mobilitas ASN agar lebih sehat dan ramah lingkungan.
Dari kediamannya, Ipuk mengayuh sepeda menuju Kantor Pemkab Banyuwangi yang berjarak sekitar 2 kilometer. Aktivitas tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen nyata dalam penghematan BBM.
“Ini langkah kecil untuk menghemat energi, utamanya BBM. Hari ini saya sengaja gowes menuju kantor. Selain badan lebih bugar, saya juga bisa bersosialisasi langsung dengan warga,” ujar Ipuk.
Dalam perjalanan menuju kantor, Ipuk tampak menyapa warga di sepanjang jalan. Ia menilai, bersepeda bukan hanya berdampak pada penghematan energi, tetapi juga membuka ruang interaksi sosial yang lebih dekat antara pemimpin dan masyarakat.
Tak hanya itu, Ipuk juga memanfaatkan sepeda saat melakukan peninjauan lapangan, termasuk saat mengecek progres pembangunan gedung baru Perpustakaan Daerah.
Ia pun mendorong ASN di lingkungan Pemkab Banyuwangi untuk mulai membiasakan diri menggunakan moda transportasi alternatif, terutama bagi yang tinggal dekat dengan tempat kerja.
“Saya mengajak semua ASN mulai membiasakan naik sepeda atau jalan kaki, bagi yang rumahnya dekat. Bahkan ada juga yang memanfaatkan momen ini untuk lari. Apalagi bagi yang kesehariannya bekerja di belakang meja, duduk lama, ini harus dibiasakan, bahkan dijadikan budaya karena menyehatkan,” katanya.
Selain bersepeda, Pemkab Banyuwangi sebelumnya juga telah meluncurkan program penggunaan transportasi umum setiap hari Jumat sejak Februari 2026. Dalam program tersebut, ASN diarahkan menggunakan ojek online maupun angkutan umum saat berangkat ke kantor.
Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menekan konsumsi BBM, tetapi juga membantu meningkatkan pendapatan pengemudi transportasi umum dan ojek online.
Terkait kebijakan pemerintah pusat mengenai penerapan work from home (WFH) setiap Jumat mulai 1 April 2026, Ipuk menyebut pihaknya masih melakukan kajian lebih lanjut.
“Ini sedang kami bahas, apakah Banyuwangi juga memungkinkan melaksanakan WFH. Kalau sudah banyak yang menggunakan angkot/ojol, jalan kaki, atau bersepeda, saya rasa WFH akan menjadi pilihan terakhir,” ujarnya.
Ia menegaskan, efisiensi energi harus tetap berjalan beriringan dengan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah tetap membutuhkan kecepatan koordinasi dan respons agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara optimal. [alr/beq]
