Surabaya (beritajatim.com) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuda Tangguh menyatakan kekecewaan mendalam setelah agenda rapat dengar pendapat (hearing) dengan Pemerintah Kota Surabaya batal secara mendadak pada Senin (26/1/2026). Pembatalan yang diinformasikan hanya beberapa jam sebelum pertemuan dimulai ini dinilai menghambat penyampaian aspirasi krusial terkait kepastian masa depan pendidikan di Surabaya.
Perwakilan mahasiswa dari Universitas Airlangga, Tino, mengungkapkan bahwa kabar pembatalan tersebut baru mereka terima melalui pesan singkat sekitar pukul 07.00 WIB. Alasan yang disampaikan pihak penyelenggara adalah adanya agenda mendadak antara jajaran pemerintah kota bersama pihak rektorat universitas.
“Kami mengira awalnya ini bentuk itikad baik. Tapi tiba-tiba pagi ini dibatalkan tanpa kabar jelas sebelumnya. Tentu kami kecewa karena orang tua mahasiswa sudah siap hadir,” ujar Tino saat ditemui di area Gedung DPRD Surabaya.
Kedatangan para mahasiswa ini bertujuan untuk menagih janji dan kejelasan program “Satu KK Satu Sarjana” yang dinilai masih belum memberikan kepastian di lapangan. Mereka khawatir ketidakpastian regulasi ini akan berdampak langsung pada ancaman putus kuliah bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu.
“Kalau kebijakan berubah dan UKT tetap tinggi, bukan tidak mungkin banyak teman-teman akan putus kuliah. Tidak semua anak mampu membiayai sendiri, apalagi dalam waktu singkat,” tegas Tino menyoroti risiko ekonomi yang dihadapi rekan-rekannya.
Forum Komunikasi Pemuda Tangguh menilai bahwa penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai kampus saat ini sering kali tidak sesuai dengan realitas kemampuan ekonomi wali murid. Mahasiswa mendesak Pemkot Surabaya hadir sebagai penengah untuk memberikan solusi atas skema biaya pendidikan yang dianggap memberatkan tersebut.
“Banyak yang UKT-nya tinggi bukan karena kemauan sendiri, tapi karena ditentukan kampus. Ini yang kami minta pemerintah hadir memberi solusi,” tambah Tino menjelaskan beban finansial yang dialami mahasiswa penerima beasiswa.
Meski merasa dikecewakan oleh pembatalan ini, kelompok mahasiswa memastikan tetap kooperatif dan siap hadir kembali dalam jadwal pertemuan ulang yang dijanjikan. Mereka menegaskan bahwa ruang dialog terbuka tetap menjadi prioritas utama demi mencapai solusi yang adil bagi seluruh pihak terkait.
“Kami akan datang besok sesuai undangan. Harapan kami ada solusi yang adil bagi semua pihak,” tegasnya saat mengonfirmasi rencana kehadiran pada pertemuan yang dijadwalkan kembali oleh DPRD Surabaya.
Mengenai isu keamanan, para mahasiswa menjamin bahwa setiap aksi penyampaian pendapat akan dilakukan secara tertib tanpa ada tindakan anarkis sedikit pun. Mereka berkomitmen untuk menjaga marwah sebagai masyarakat terpelajar yang mengedepankan etika dan kesantunan dalam menuntut hak pendidikan.
“Kami masyarakat terpelajar dan tidak akan anarkis. Soal jumlah massa, bisa dilihat besok karena penerima dampak kebijakan ini cukup banyak,” pungkas Tino. [asg/beq]
