Blitar (beritajatim.com) – Hari pertama penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Blitar langsung memunculkan fenomena tak biasa. Alih-alih menikmati kerja dari rumah, banyak ASN justru mengaku kangen ngantor dan lebih nyaman bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO).
Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Kota Blitar, Ika Hadi Wijaya, mengungkapkan bahwa budaya kerja yang sudah terbentuk kuat menjadi alasan utama para pegawai merasa kurang cocok dengan sistem WFH.
“Teman-teman sebenarnya di awal itu pengennya tetap masuk, tidak menginginkan WFH. Budaya kerja di lingkungan Pemkot Blitar selama ini memang cukup tinggi, sehingga banyak pegawai yang lebih terbiasa WFO,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).
Meski muncul keinginan kuat untuk tetap bekerja dari kantor, kebijakan WFH tetap diberlakukan karena merupakan tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat yang dituangkan dalam Surat Edaran Wali Kota Blitar.
Pemkot Blitar menerapkan sistem penjadwalan atau shifting untuk memastikan produktivitas ASN tetap terjaga tanpa mengganggu pelayanan publik.
“Karena ini kebijakan nasional, mau tidak mau tetap harus kita jalankan,” tambahnya.
Berdasarkan data BKPSDM, dari total 3.329 ASN di lingkungan Pemkot Blitar, sekitar 60 hingga 70 persen menjalankan WFH pada hari pertama. Sisanya tetap bekerja di kantor guna memastikan roda pemerintahan berjalan normal.
Namun, kebijakan WFH tidak berlaku bagi sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seluruh instansi vital diwajibkan tetap bekerja dari kantor.
“Sektor vital seperti Rumah Sakit, Puskesmas, BPBD, Dispendukcapil, Satpol PP, hingga Pemadam Kebakaran, tetap masuk seperti biasa. Tidak ada WFH bagi layanan publik,” tegasnya.
Untuk memastikan kebijakan ini tidak menurunkan kinerja, Pemkot Blitar akan melakukan evaluasi secara berkala. Laporan kinerja harian ASN selama WFH akan menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas kebijakan tersebut.
“Evaluasi pasti ada, minimal sebulan sekali. Nantinya efektivitas dari WFH ini akan kami kirimkan ke pusat sebagai bahan pertimbangan dari daerah,” pungkas Ika. [owi/beq]
