Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati dan Qowimuddin, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (02/02/2026).
Rakornas tersebut secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah poin strategis terkait perkembangan kondisi global hingga komitmen kebijakan dalam negeri. Arahan tersebut menjadi momentum pembaruan kebijakan sekaligus penyesuaian terhadap dinamika nasional dan internasional terkini.
Menindaklanjuti arahan Presiden, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Kediri untuk menjalankan seluruh arahan yang telah disampaikan.
Pemerintah Kota Kediri berkomitmen mengintegrasikan kebijakan nasional dengan program pembangunan daerah agar berjalan selaras dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kami siap menjalankan arahan-arahan dari Bapak Presiden yang disampaikan hari ini. Sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah akan terus kami lakukan. Serta menyelaraskan pelaksanaan program pembangunan nasional dengan kebutuhan kami di daerah,” ungkapnya.
Wali kota termuda yang akrab disapa Mbak Wali ini menegaskan, pelaksanaan arahan Presiden akan dilakukan secara kolaboratif bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan program-program prioritas nasional di Kota Kediri.
Berdasarkan laporan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 diikuti sebanyak 4.011 peserta.
Peserta berasal dari unsur kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Selain kepala dan wakil kepala daerah, Rakornas juga dihadiri pimpinan DPRD, pejabat tinggi kementerian dan lembaga, serta unsur TNI, Polri, Kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya. [nm/aje]
