Gresik (beritajatim.com) – Tingkat angka kemiskinan di Kabupaten Gresik masih cukup tinggi. Berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) pada Dinas Sosial setempat, jumlah saat ini mencapai 12,42 persen atau 166 ribu jiwa. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur yang hanya 10,38 persen. Kondisi ini ironis dengan geografis Gresik sebagai daerah industri.
Terkait dengan masih tingginya kemiskinan di Kabupaten Gresik, Wabup Aminatun Habibah (Bu Min) mengatakan, data yang masuk akan dijadikan tolok ukur dalam menentukan bantuan selama setahun ke depan. Bantuan akan
dimanfaatkan di bulan Oktober 2022 untuk memperbarui atau merevisi data yang ada.
“Tugas perangkat desa harus bisa memilih dan memilah data yang sesuai masyarakat real. Jangan sampai orang yang sudah mampu dimasukkan juga. Ini harus diperhatikan betul karena hanya pihak desa yang bisa menentukan,” katanya, Jumat (7/10/2022).
[berita-terkait number=”4″ tag=”kemiskinan”]
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Gresik Ummi Khoiroh mengaku bakal melakukan sinkronisasi data penerima DTKS. Tujuannya agar bantuan lebih tepas sasaran.
“Kita samakan persepsinya, mana saja yang boleh masuk dan tidak di DTKS ini, juga sirkulasi pembagian bansos yang ada mulai dari hulu sampai hilir, serta bantuan apapun dengan jenis anggaran apapun akan berlandaskan dari DTKS,” tuturnya.
Melalui DTKS, lanjut dia, pendataan warga miskin bisa termonitor. Sehingga, mana warga yang berhak mendapat bantuan mulai dari hulu hingga hilir. “Kami berharap melalui DTKS itu, angka kemiskinan bisa ditekan,” tandasnya. [dny/but]
