Malang (beritajatim.com) – Di balik sorot matanya yang tajam dan disiplin latihan fisik yang keras, Yulian Agung Efrata menyimpan sebuah kesadaran penting yang sering luput dari perhatian banyak orang. Sebagai Ketua National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Malang, Agung, sapaan akrabnya, paham betul bahwa kebugaran fisik atlet difabel tidak menjamin kebebasan dari ancaman penyakit dalam tubuh.
Bagi sebagian besar masyarakat, Cek Kesehatan Gratis (CKG) mungkin terdengar seperti program rutin biasa. Namun bagi komunitas disabilitas, mengakses layanan ini adalah sebuah perjalanan emosional dan fisik yang tidak sederhana. Agung sendiri adalah satu dari sedikit yang telah melangkah melampaui keraguan itu.
“Ya, pernah saya merasakan itu, pernah. Cek tensi darah atau cek gula darah itu pernah lah. Itu membantu Pak bagi teman-teman disabilitas kira-kira,” ujar Agung saat ditemui di sela aktivitasnya, Rabu (19/11/2025).
Nada bicaranya menyiratkan kepuasan, namun ada jeda kekhawatiran saat ia melanjutkan kalimatnya. Ia menyadari, ia adalah minoritas yang beruntung. Di luar sana, ribuan rekan senasibnya masih enggan melangkah ke fasilitas kesehatan (faskes).
“Tapi sejauh ini kan untuk minatnya teman-teman disabilitas di dunia kesehatan agak kurang. Mungkin karena informasinya atau akses disabilitasnya nanti di sana. Jadi semacam fasilitas cek kesehatan gratis itu secara sosialisasi dan fasilitasi perlu lebih,” tambahnya menekankan.
Kutipan Agung tersebut menjadi pintu masuk untuk membedah realitas paradoksal dalam sistem kesehatan kita: Mengapa program yang gratis dan bermanfaat, justru sepi peminat dari kelompok yang paling membutuhkannya?
Paradoks Kesehatan
Masalah ini bukan sekadar angka partisipasi yang rendah. Ini adalah bom waktu kesehatan. Penyandang disabilitas seringkali memiliki risiko lebih tinggi terkena Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes, dan obesitas.
Keterbatasan gerak fisik pada penyandang disabilitas daksa, misalnya, dapat memperlambat metabolisme tubuh. Tanpa deteksi dini melalui cek kesehatan rutin, penyakit ini seringkali baru ketahuan saat sudah mencapai fase kritis.
Masalahnya terletak pada tembok penghalang tak kasat mata bernama aksesibilitas dan informasi. Di era digital di mana Gen Z bisa mendiagnosis gejala lewat TikTok, ironisnya, informasi valid mengenai Cek Kesehatan Gratis dari pemerintah seringkali tidak menembus “gelembung” komunitas disabilitas.
Poster digital yang estetik mungkin tidak terbaca oleh layar pembaca (screen reader) teman Netra. Video sosialisasi yang informatif menjadi tak bermakna bagi teman Tuli jika tanpa teks atau Juru Bahasa Isyarat (JBI).
Di sisi lain, ada ketakutan psikologis yang nyata. Bayangkan seorang pengguna kursi roda yang harus datang ke Puskesmas, namun bertanya-tanya: Apakah pintunya cukup lebar? Apakah ada bidang miring? Apakah petugas medis akan sabar jika saya butuh waktu lama untuk berpindah ke tempat tidur periksa?
Ketidaktahuan dan ketakutan akan infrastruktur yang tidak ramah inilah yang membuat minat mereka, seperti kata Agung, “agak kurang”.
Pengakuan Jujur dari Pusat Kebijakan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) tidak menutup mata terhadap celah ini. Dalam sebuah diskusi publik, Juru Bicara Kemenkes, Widyawati, memberikan pengakuan jujur yang patut diapresiasi mengenai kondisi di lapangan. Ia mengungkap bahwa tantangan terbesar bukan pada ketersediaan alat medis, melainkan pada sumber daya manusia dan sarana pendukung yang inklusif.
“Misalnya kalau contoh yang paling dekat, kemarin di Puskesmas Tebet atau apa itu sudah ada sarana disabilitas. Nah kalau yang bicara itu (komunikasi), kayaknya belum deh, mungkin pasti mereka didampingi. Dan pendamping itu pasti bisa mentransfer apa yang dikatakan sama si pasiennya,” ujar Widyawati beberapa waktu lalu.
Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa ketersediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) di fasilitas kesehatan tingkat pertama masih menjadi hal yang kurang. Ketergantungan pada pendamping seringkali mereduksi privasi pasien disabilitas. Padahal, hak atas privasi medis adalah hak asasi setiap warga negara, tanpa terkecuali.
Namun, pemerintah terus berupaya memperbaiki diri. Widyawati menekankan bahwa Cek Kesehatan Gratis ini adalah hak mendasar yang harus diambil.
“Dimohon sekali pergunakanlah momen yang baik ini, kado ulang tahun dari negara, untuk cek kesehatan gratis. Karena sehat itu mahal. Lebih baik mencegah daripada mengobati,” imbaunya.
Kabar Baik dari Malang: Solusi “Jemput Bola”
Jika menunggu semua Puskesmas menjadi ramah disabilitas membutuhkan waktu, maka solusi jangka pendek yang paling efektif adalah inovasi berbasis komunitas. Inilah yang dilakukan oleh Yayasan Bersama Anak Bangsa (YBAB) di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.
Mereka tidak menunggu pasien datang, mereka menciptakan ruang aman itu sendiri. YBAB menginisiasi Posyandu Disabilitas yang terletak di Jalan Danau Sentani Tengah. Berbeda dengan posyandu konvensional, tempat ini didesain khusus dengan pendekatan yang memanusiakan keragaman.
Sejak dibuka pertengahan September 2025 lalu, antusiasme membludak. Ketua YBAB, Yuning Kartikasari, mencatat setidaknya 50 penyandang disabilitas, mulai dari tuna daksa, netra, rungu, hingga wicara, datang untuk memeriksakan diri.
“Mulai dari cek gula darah, tensi, tinggi badan serta ada juga fisioterapi dan ini full tanpa biaya alias gratis,” tegas Yuning.
Di sini, solusi atas masalah yang dikeluhkan Agung terjawab. Tidak hanya sekadar cek fisik, Posyandu ini menawarkan pendekatan holistik dengan menyediakan layanan psikologi. Ini penting untuk penguatan mental orang tua dan pendamping disabilitas yang seringkali mengalami kelelahan emosional (burnout).
Lebih jauh lagi, Yuning menerapkan strategi “Jemput Bola” yang radikal namun efektif. “Rencana ke depan, Posyandu Disabilitas akan kami agendakan rutin digelar satu bulan sekali. Dan tidak hanya di sini saja, namun kami mobile datang ke setiap kecamatan sehingga merata,” terangnya.
Bahkan, jika mobilitas menjadi kendala utama, tim mereka yang akan bergerak. “Apabila teman disabilitas tidak bisa datang, maka kami upayakan untuk datang menjemput,” tambah Yuning. Inilah bentuk nyata dari jurnalisme solusi: ketika sistem belum sempurna, komunitas bergerak mengisi kekosongan.
Dampak Nyata
Statistik hanyalah angka tanpa wajah manusia. Dampak dari kemudahan akses Cek Kesehatan Gratis ini dirasakan langsung oleh Sulistiana dan cucunya, Bagus (5), seorang penyandang mikrosefalus.
Bagi Sulistiana, Cek Kesehatan Gratis di Posyandu Disabilitas bukan sekadar hemat biaya, tapi juga hemat energi dan air mata. Selama ini, untuk mendapatkan layanan fisioterapi, ia harus menempuh perjalanan ke Rumah Sakit besar dengan antrean yang melelahkan.
“Tentunya banyak manfaat yang didapat dari Posyandu Disabilitas ini. Karena sesuai nama dan fungsinya, memang khusus untuk penyandang disabilitas,” ungkap Sulistiana dengan mata berbinar.
Di posyandu ini, ia tidak hanya menjadi pasien pasif. Ia diedukasi. “Saya dapat ilmu banyak dari terapisnya, sehingga bisa dipraktikkan di rumah termasuk berkonsultasi langsung,” jelasnya. Pengetahuan ini adalah aset jangka panjang yang tak ternilai harganya bagi kualitas hidup Bagus.
Menghapus Rasa Takut: Apa Setelah Cek Kesehatan?
Satu hal yang sering menjadi penghalang seseorang melakukan Cek Kesehatan Gratis adalah ketakutan akan hasil. “Bagaimana kalau saya ketahuan sakit? Biayanya bagaimana?” Pertanyaan ini sering menghantui, terutama bagi Generasi Z yang overthinking atau masyarakat prasejahtera.
Menjawab kegelisahan ini, Widyawati dari Kemenkes menegaskan bahwa Cek Kesehatan Gratis bukanlah titik akhir, melainkan pintu gerbang penanganan. Negara telah menyiapkan jaring pengaman.
“Jadi tidak berhenti pada hasil screening saja, tapi ada tindak lanjut,” jelas Widyawati.
Jika hasil pemeriksaan menunjukkan anomali, intervensi medis akan segera dilakukan di Puskesmas. Bagaimana dengan biayanya? Di sinilah peran integrasi data menjadi kunci. Jika diperlukan rujukan lanjut, skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/BPJS) akan mengambil alih.
“Jika diperlukan penanganan lebih lanjut maka akan dilakukan rujukan sesuai dengan program BPJS,” ucap Widyawati. Bahkan, bagi warga yang belum memiliki kepesertaan aktif, pihak Puskesmas diinstruksikan untuk membantu proses pengaktifan atau pendaftaran, memastikan tidak ada warga yang tertinggal hanya karena masalah administrasi.
Perjalanan menuju layanan kesehatan yang inklusif memang masih panjang. Namun, langkah yang diambil oleh Kemenkes dengan program Cek Kesehatan Gratis, yang didukung oleh inisiatif akar rumput seperti Posyandu Disabilitas di Malang, adalah sinyal positif perubahan.
Bagi generasi muda, ini adalah panggilan untuk lebih peduli. Kesehatan bukan hanya tentang flexing otot di gym atau postingan diet di media sosial. Kesehatan adalah tentang memastikan setiap detak jantung, baik itu milik atlet paralimpik seperti Pak Agung, balita seperti Bagus, atau kita sendiri, mendapatkan kesempatan yang sama untuk diperiksa, dirawat, dan dilindungi.
Seperti kata Widyawati dalam pernyataannya yang mendalam: “Jangan pernah takut untuk nanti hasilnya seperti apa, tetapi harus deteksi dini supaya tahu kalau ada apa-apa, disembuhkan lebih cepat, maka Anda akan menikmati masa-masa hidup ini akan lebih indah bersama keluarga.” (dan/but)
